RUANG LINGKUP ANTROPOLOGI HUKUM

BAB 1

RUANG LINGKUP

ANTROPOLOGI HUKUM

 

1.1 Manusia (bermasyarakat dalam hukum)

Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa, secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya.  Seperti yang pernah diungkapkan Koentjaraningrat bahwa ruang lingkup dan dasar antropologi belum mencapai kemantapan dan bentuk umum yang seragam di semua pusat ilmiah di dunia. Menurutnya, cara terbaik untuk mencapai pengertian akan hal itu adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi pangkal dari antropologi, dan bagaimana garis besar proses perkembangan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu pangkal tadi, serta mempelajari bagaimana penerapannya di beberapa negara yang berbeda.

Konsentrasi Antropologi menurut Koentjaraningrat:

1.Sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai mahlu ksosial

2.Sejarah terjadinya aneka warna perbedaan ciri-ciri fisik manusia

3.Penyebaran dan perbedaan bahasa manusia

4.Perkembangan & penyebaran kebudayaan manusia

5.Dasar-dasar perbedaan budaya manusia

 

Dalam antropologi ruang lingkup manusia (bermasyarakat) diantaranya perkembangan fisik. Dimana perkembangan fisik tertarik pada sisi fisik dari manusia. Termasuk didalamnya mempelajari gen-gen yang menentukan struktur dari tubuh manusia. Mereka melihat perkembangan mahluk manusia sejak manusia itu mulai ada di bumi sampai manusia yang ada sekarang ini. Beberapa ahli Antropologi Fisik menjadi terkenal dengan penemuan-penemuan fosil yang membantu memberikan keterangan mengenai perkembangan manusia. Ahli Antropologi Fisik yang lain menjadi terkenal karena keahlian forensiknya; mereka membantu dengan menyampaikan pendapat mereka pada sidang – sidang pengadilan dan membantu pihak berwenang dalam penyelidikan kasus-kasus pembunuhan.

Sedangkan ruang lingkup manusia khusus budaya (bermasyarakat) lebih mengarah tingkah laku manusia. Dimana dalam antropologi lebih sering disebut Antropologi Budaya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan Etnologi. Ilmu ini mempelajari tingkah-laku manusia, baik itu tingkah-laku individu atau tingkah laku kelompok. Tingkah-laku yang dipelajari disini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran mereka. Pada manusia, tingkah-laku ini tergantung pada proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya disadari atau tidak. Mereka mempelajari bagaimana bertingkah-laku ini dengan cara mencontoh atau belajar dari generasi diatasnya dan juga dari lingkungan alam dan social yang ada disekelilingnya. Inilah yang oleh para ahli Antropologi disebut dengan kebudayaan.         Kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia, baik itu kelompok kecil maupun kelompok yang sangat besar inilah yang menjadi objek spesial dari penelitian-penelitian Antropologi Sosial Budaya. Dalam perkembangannya Antropologi Sosial-Budaya ini memecah lagi kedalam bentuk-bentuk spesialisasi atau pengkhususan disesuaikan dengan bidang kajian yang dipelajari atau diteliti. Antroplogi Hukum yang mempelajari bentuk-bentuk hukum pada kelompok-kelompok masyarakat atau Antropologi Ekonomi yang mempelajari gejala-gejala serta bentuk-bentuk perekonomian pada kelompok-kelompok masyarakat adalah dua contoh dari sekian banyak bentuk spesialasi dalam Antropologi Sosial-Budaya.  

 

 

 

 

1.2 Kebudayaan

Kata Kebudayaan atau budaya adalah kata yang sering dikaitkan dengan antropologi Secara pasti, Antropologi tidak mempunyai hak eksklusif  untuk menggunakan istilah ini. Seniman seperti penari atau pelukis dll juga  memakai istilah ini atau diasosiasikan dengan istilah ini 

Konsep ini memang sangat sering  digunakan oleh Antropologi dan telah tersebar kemasyarakat luas bahwa  Antropologi bekerja atau meneliti apa yang sering disebut dengan kebudayaan. Seringnya istilah ini digunakan oleh Antropologi dalam pekerjaan-pekerjaannya bukan berarti para ahli Antropolgi mempunyai pengertian yang sama tentang istilah tersebut. Seorang Ahli Antropologi yang mencoba mengumpulkan definisi yang pernah dibuat, mengatakan:

“Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan”.

Selain itu Kebudayaan merupakan hasil budi daya manusia, ada yang mendefinisikan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya manusia menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, sedangkan rasa mewujudkan segala norma dan nilai untuk mengatur kehidupan dan selanjutnya cipta merupakan kemampuan berpikir kemampuan mental yang menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan.

Jadi, kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

Pembatasan kebudayaan itu sendiri biasanya tidak selalu dirasakan oleh para pendukung suatu kebudayaan. Hal ini terjadi karena individu-individu pendukungnya selalu mengikuti cara-cara berlaku dan cara berpikir yang telah dituntut oleh kebudayaan itu. Pembatasan-pembatasan kebudayaan baru terasa kekuatannya ketika dia ditentang atau dilawan. Pembatasan kebudayaan terbagi kedalam 2 jenis yaitu pembatasan kebudayaan yang langsung dan pembatasan kebudayaan yang tidak langsung. Pembatasan langsung terjadi ketika kita mencoba melakukan suatu hal yang menurut kebiasaan dalam kebudayaan kita merupakan hal yang tidak lazim atau bahkan hal yang dianggap melanggar tata kesopanan atau yang ada.

Akan ada sindiran atau ejekan yang dialamatkan kepada sipelanggar kalau hal yang dilakukannya masih dianggap tidak terlalu berlawanan dengan kebiasaan yang ada, akan tetapi apabila hal yang dilakukannya tersebut sudah dianggap melanggar tata-tertib yang berlaku dimasyarakatnya, maka dia mungkin akan dihukum dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Contoh dari pembatasan langsung misalnya ketika seseorang melakukan kegiatan seperti berpakaian yang tidak pantas kedalam masjid. Ada sejumlah aturan dalam setiap kebudayaan yang mengatur tentang hal ini. Kalau si individu tersebut hanya tidak mengenakan baju saja ketika ke masjid, mungkin dia hanya akan disindir atau ditegur dengan pelan. oleh pihak-pihak tertentu karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam pembatasan-pembatasan tidak langsung, aktifitas yang dilakukan oleh orang yang melanggar tidak dihalangi atau dibatasi secara langsung akan tetapi kegiatan tersebut tidak akan mendapat respons atau tanggapan dari anggota kebudayaan yang lain karena tindakan tersebut tidak dipahami atau dimengerti oleh mereka.

            Hukum (menurut antropologi) mempelajari hubungan perilaku manusia dengan system atau budaya diantaranya:

  • Nilai                 : Kumpulan atau himpunan tingkah laku baik dan buruk
  • Norma             : Ukuran Sikap atau perilaku wajar atau menyimpang
  • Kaidah             : Dalil atau rumusan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai, norma.
  • Kebiasaan        : Atau kata lain aturan yang berasal dari hukum tradisional dan hukum modern

Hal ini karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-semata sebagai produksi dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku social. Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dll. atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara (state law), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (customary law/folk law), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekansime pengaturan dalam masyarakat (self regulation) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (legal order).

 

1.3 Masyarakat (Tunggal Atau Penduduk satu daerah)

Penduduk, masyarakat dan kebudayaan adalah konsep-konsep yang pertautannya satu sama lain sangat berdekatan. Bermukimnya penduduk dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu yang tertentu pula, memungkinkan untuk terbentuknya masyarakat di wilayah tersebut. Ini berarti masyarakat akan terbentuk bila ada penduduknya sehinggat idak mungkin akan ada masyarakat tanpa penduduk, masyarakat terbentuk karena penduduk. Sudah barang tentu penduduk disini yang dimaksud adalah kelompok manusia, bukan penduduk/populai dalam pengertian umum yang mengandung arti kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu.
            Demikian pula hubungan antara masyarakat dan kebudayaan, ini merupakan dwi tunggal, hubungan dua yang satu dalam arti bahwa kebudayaan merukan hasil dari suatu masyarakat, kebudayaan hanya akan bisa lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tetapi juga sebaliknya tidak ada suatu masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan. Hubungan antara masyarakat dan kebudayaan inipun merupakan juga hubungan yang saling menentukan.

Penduduk, dalam pengertian luas diartikan sebagai kelompok organisme sejenis yang berkembang biak dalam suatu daerah tetentu. Penduduk dalam arti luas itu sering diistilahkan popuasi dan disini dapat meliputi populais hewan, tumbuhan dan juga manusia. Dalam kesempatan ini penduduk digunakan dalam pengertian orang-orang yang mendiami wilayah tertentu, menetap dalam suatu wilayah, tumbuh dan berkembang dalam wilayah tertentu pula.

Adapun masyarakat adalah suatu kesatuan kehidupan sosial manusia yang menempati wilayah tertentu, yang keteraturannya dalam kehidupan sosialnya telah dimungkinkan karena memiliki pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan mengatur kehidupannya. Tekanannya disini terletak pada adanya pranata sosia, tanpa pranata sosial kehidupan bersama didalam masyarakat tidak mungkin dilakukan secara teratur. Pranata sosial disini dimaksudkan sebagai perangkat peraturan yang mengatur peranan serta hubungan antar anggota masyarakat, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PENGERTIAN

ANTROPOLOGI & ANTROPOLOGI HUKUM

 

2.1. Antropologi Secara Umum

Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi adalah istilah kata bahasa Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos memiliki arti cerita atau kata.
Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan dan prilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

Definisi Anthropologi menurut para ahli

  • William A. Havilland: Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.
  • David Hunter: anthropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
  • Koentjaraningrat: Anthropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disusun pengertian sederhana anthropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek dari manusia, yang terdiri dari aspek fisik dan nonfisik berupa warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, kebudayaan, aspek politik, dan berbagai pengetahuan tentang corak kehidupan lainnya yang bermanfaat.

 

2.2              Antropologi memiliki dua sisi holistic

 Dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/ perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal.

Pada kajian antropologi mengkaji atau meneliti manusia diantaranya:

  • Dari segi waktu (perkembangan fisik atau bentuk). Missal, mengkaji atau membahas sisi dari perjalanan asal usul manusia atau disebut juga evolusi manusia.
  • Dari segi dimensi kemanusiaan (perilaku atau budaya). Misal, mengkaji perkembangan budaya (budaya IPTEK) atau mengkaji perkembangan perilaku (perilaku teroris dianggap sebagai perilaku manusia biadab atau tidak berperikemanusiaan )

Dimensi utama inilah yang secara garis besar memisahkan ilmu antropologi  dari disiplin ilmu kmanusiaan lainnya yang lebih menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan oleh para ahli ilmu antropologi dan menjadi suatu kontroversi dalam menyikapinya, sehingga para ahli mengemukakan metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan kajian atau penelitian pada manusia yang sebagai atau merupakan masyarakat tunggal (satu daerah) dengan kebudayaannya.

            Sehingga ilmu antropologi lebih memusatkan kajiannya pada penduduk yang merupakan kajian masyarakat tunggal, dikatakan kajian terhadap masyarakat tunggal dalam pengertiannya suatu kesatuan masyarakat yang tinggal atau menghuni di daerah yang sama atau satu wilayah dengan kebudayaan hukum yang sama. Sebenarnya disiplin ilmu antropologi mirip seperti disiplin ilmu sosiologi, dimana disiplin ilmu sosiologi lebih mengkaji atau menitik beratkan pada masyarakat secara keseluruhan dan kehidupan sosialnya. Sedangkan disiplin ilmu antropologi lebih mengkaji atau menitik beratkan pada kajian yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Pusat perhatian antropologi ditujukan pada lima hal berikut ini :

1. Masalah perkembangan manusia sebagai mahluk biologis.

2. Masalah sejarah terjadinya aneka warna mahluk manusia dipandang dari

    sudut cirri-ciri tubuhnya.

3. Masalah sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam

     bahasa di seluruh dunia.

4. Masalah persebaran dari terjadinya aneka warna kebudayaan manusia di

     seluruh dunia.

5. Masalah dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan             suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh bumi pada zaman sekarang.

 

Definisi Antropologi menurut para ahli

•William A. Havilan : Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.

•David Hunter :Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.

•Koentjaraningrat: Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Dari definisi tersebut, dapat disusun pengertian sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berprilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Definisi/Pengertian Antropologi, Objek, Tujuan, Dan Cabang Ilmu Antropologi

Sehingga  Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi
adalah istilah kata bahasa Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos.
Anthropos berarti manusia dan logos memiliki arti cerita atau kata.

Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat suku bangsa,
kebudayaan dan prilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan
untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan
berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

 

 

2.3. Perspektif antropologi hukum

Bagaimana antropologi hukum berbicara, selama ini antropologi hanya diidentikan sebagai disiplin ilmu budaya yang hanya mempelajari etnisitas diberbagai belahan dunia. Mata masyarakat kurang melihat fungsionalitas antropologi sebagi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Hal ini bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat. Namun lebih bijaknya, ini menjadi sebuah otokritik bagi para antriooplog dan disiplin ilmu antropologi untuk lebih menginformasikan ke masayarakat terkait dengan fungsionalitasnya dalam kehidupan sosial.

Terkait dengan fungsi disiplin ilmu antropologi sendiri, menjadi hal unik untuk dikaji tentang sudut pandang antropologi yang membedakannya dengan antropologi hukum. Pada suatu perbandingan, jika antropologi hukum lebih menitikberatkan suatu budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum (aspek yang melatar belakangi hukum dan penyelesaiaan hukum). Pada sudut pandang yang berbeda, antropologi memandang suatu fenoma sosial yang terjadi dimasyarakat dengan mengakitkan pada nilai, norma, adat, tradisi, dan budaya yang berada dikehidupan masyarakat tersebut. Antropologi menempatkan fungsinya sebagai disiplin ilmu yang memakai perspektif budaya (mengedepankan nilai-nilai budaya) dalam penyelesaian masalah kehidupan sosial manusia.

Pada kehidupan hukum, antropologi memberikan suattu alternatif hukum adat, yang disandarkan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Pada bidang hukum, antropologi banyak memberikan catatan-catan penting tentang bagaimana hukum adat yang selama ini mejadi faktor tak tertulis yang justru pada daerah tertentu menjadi hukum yang masih lebih dominan dipakai daripada hukum konvensional. Kehidupan ocial sendiri tak luput dari sasaran gungangan stabilitas pertahanan nasional. Isu SARA adalah isu yang paling mudah mengganggu stabilitas keamanan nasional oleh karena rawan konflik. Antropologi sendiri menfasilitasi dialog-dialog multikulutral yang mendorong terciptanya pluralitas dimasyarakat bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan didalam masayarakat (integrasi ocial yang berujung pada integrasi nasional). Bidang pertahanan dan keamanan ocial sebenarnya membutuhkan antropologi sebagai sumber informasi yang terkait dengan pengenalan karakter masyarakat dan kebudayaannya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang terus diusahakan oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena pentingnya peran antropologi khusunya antropologi hokum dalam kehidupan yang belum terlihat oleh masyarakat secara utuh serta belum dimaksimalkan oleh para antropolog untuk memegang peranan dalam kehidupan ocial, maka disini perlu di galakkan kembali sosialisasi tentang bidang ilmu antropologi hokum kepada masyarakat luas. Tulisan-tulisan yang produktif tentang gejala ocial yang terjadi di masyarakat akan menunjang proses sosialisasi disiplin ilmu tersebut. Dengan tidak membatasi diri kepada etnografi semata dan membuka pembahasan tentang bidang ilmu yang berada di masyarakat dan gejala ocial yang ada di dalamnya dengan perspektif budaya, antropologi akan dengan cepat menemukan perannya dalam kehidupan ocial. Tulisan adalah media yang paling efektif yang dapat mempengaruhi masyarakat, dan hal tersbut tentunya telah menjadi skill khusus para antropolog.

Sehingga dalam kajian antropologi hokum terdapat relevansi anatar hokum dan perkembangan masyarakat dan lingkungan social sekitarnya, yang demikian pesat dimana hokum tumbuh dan berkembang sendiri didalamnya.

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

TEORI & PENDEKATAN

ANTROPOLOGI HUKUM

 

3.1. Pendekatan antropologi hukum

Kajian Antropologi adalah menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Antropologi Hukum tugasnya adalah memberikan telaah atau memberikan pemahaman tentang hukum-hukum yang non state law (Non Undang-Undang). Jadi tugas ilmu antropologi hukum adalah memberikan kajian, memberi telaah secara mendalam yang kelak akan menjadi sistem kajian refrensi pembuat Undang-Undang. Ilmu Antropologi Hukum ini akan terlihat pada persidangan-persidangan atau penyelesaian sengketa yang berlangsung di Pengadilan-pengadilan hakim yang memiliki wawasan, yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk memutuskan perkara sengketa, akan menggali sumber-sumber hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat atau di dalam masyarakat.

Ciri dan pendekatan yang digunakan antropologi hukum dalam mengkaji hukum ada tiga pendekatan yaitu pendekatan holictic approach, pendekatan legal centralism approach dan pendekatan legal pluralism approach. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan Holistic (menyeluruh), dimana kaitan antara fenomena hukum dengan aspek kebudayaan secara menyeluruh (POLEKSOSBUDHUAG). Yang kedua pendekatan secara legal centralism approach, dimana pendekatan ini secara terpusat. Seperti missal, hokum Negara menjadi hokum yang tertinggi atau hukum superior daripada system hukum yang lainnya atau disebut hokum inferior seperti yang diaplikasikan pada system hokum Indonesia dimana ada kajian pemerintahan terpusat dan pemerintah otonomi daerah. Yang terakhir pendekatan secara legal pluralism approach, dimana pendekatan hokum dari beberapa atau berbagai perspektif. Hokum atau perilaku masyarakat dipengaruhi oleh beberapa system hokum (berlaku dua atau lebih system hukum).

Pada akhirnya antropologi hukum akan memberikan telaah dan menyeluruh tentang pemahaman dan sifat dari aktor (orang-perorangan), yang paling pneting pengetahuan yang sudah dicari adalah mengapa dia bertindak seperti itu.

Cara Mendefinisikan Hukum dari Segi Antropologi  Dari definisi yang dapat diterima Antropologi Hukum adalah rumusan dari Hoebel yakni suatu norma sosial adalah hukum. Bila terjadi pelanggaran atau tindakan tidak mengindahkan norma sosial maka yang melanggar akan diberikan sanksi, baik dalam bentuk sanksi tindakan fisik, diberikan sanksi sosial dan sanksi yang lainnya oleh yang mempunyai wewenang bertindak.

Definisi berbentuk atribut-atributhukum seperti yang telah dilakukan oleh Pospisil, setelah mengujinya dalam berbagai konteks budaya adalah contoh lain dari perumusan hukum yang juga biasa digunakan secara oprasional atribut-atribut yang diidentifikasinya adalah otoritas diperlakuakan  secara Universal, Obligation, dan sanksi (“the Kapauku of Papuan”)

4 (Empat) syarat Menjadi Hukum atau Norma :

  1. Attribute of Authority / Kewenangan
  2. Attribute Infention of Universal Application
  3. Attribute of Obligation (adanya hak dan kewajiban)
  4. Attribute of Sanksion

Metode penelitian Hukum yang telah ada dewasa ini secara umum lebih mengenal metode penelitian atas dua kategori: metode penelitian hukum Normatif Empiris (Sosio Juridis) dan metode Penelitian Hukum Normatif. Metode Penelitian Sosio Juridis secara umum berupaya untuk melihat  bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundangan berlaku di masyarakat, sedangkan dalam penelitian hukum normatif seorang peneliti lebih menekankan pada penelitian atas substansi hukum tersebut. Penelitian Empiris maupun penelitian Normatif tampaknya dapat  kita kritisi lebih mendalam, karena kedua penelitian tersebut masih berkutat pada wujud kenyataan hukum. Keduanya dipengaruhi oleh alam filsafat empirisme: sesuatu yang benar adalah sesuatu yang berwujud nyata. Pada model hukum empiris maka hukum dikatakan berwujud ada dilihat dari pelaksanaannya bahwa memang hukum itu benar nyata ada dibuktikan dengan kepatuhan masyarakat atas hukum. Pada penelitian normatif, hukum dikatakan nyata ada adalah dengan dibuktikan adanya undang-undang, putusan hakim, dan sebagainya. Keduanya sebangun.

Penelitian hukum antropologi mencoba untuk keluar dari nilai kewujudan nyata tersebut, karena pada dasarnya manusia merupakan mahluk yang juga meyakini ketidakwujudan. Fenomena simbol akan sulit dibuktikan secara empiris baik secara sosio juridis maupun normatif. Bagaimanakah membuktikan simbol-simbol yang diyakini ada dimasyarakat tetapi tidak berwujud? Seperti keyakinan dalam alam fikir manusia yang sulit dibuktikan tetapi ada. Bagaimanakah kita menyatakan bahwa sebuah warna adalah hukum? Ilustrasi sederhana: ketika kita berjalan dengan mengendarai kendaraan dan berada dalam sebuah perempatan jalan tiba-tiba traffic light yang berwarna merah menyala, dan seketika itu pula anda berhenti. Kita tidak berani menerobosnya! Mengapa kita tidak berani menerobos untuk terus berjalan? Apabila jawaban pertanyaan didekati dengan model hukum normatif, jawabannya adalah: anda wajib berhenti karena sudah ditentukan dalam aturan hukum bahwa jika lampu merah menyala anda wajib berhenti. Itulah hukum, anda harus patuh. Ketika pendekatan empiris kita gunakan, maka jawabannya akan tampak bahwa ketika lampu menyala, maka sebagian atau seluruh pengendara kendaraan bermotor akan berhenti. Tetapi pertanyaannya adalah: Mengapa warna merah? Mengapa tidak hitam, biru, ungu, coklat, dll? Dua pendekatan di atas tidak akan mampu menjawabnya. Mengapa? Karena merah bukanlah wujud fisik, tetapi simbol merah itu yang ditekankan. Dalam kebudayaan kita acapkali mengasumsikan bahwa merah berkait dengan warna darah, darah adalah sesuatu yang menyimbolkan bahaya. Jadi jika anda melanjutkan kendaraan anda akan dapat menimbulkan bahaya, berupa kecelakaan! Sehingga warna merah tepat digunakan dibandingkan dengan warna lainnya. Secara langsung kita sudah meyakini bahwa sebuah warna adalah hukum!

3.2. Disiplin atau sifat antropologi hukum

Pendekatan simbol itulah yang coba dikembangkan dalam metode penelitian antropologi hukum. Metode penelitian antropologi hukum beruapaya untuk  menggali simbol, makna, sesuatu dibalik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Fenomena budaya bukanlah fenomena normatif semata tetapi sebuah fenomena simbol yang melahirkan hukum-hukum bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Dalam pendekatan antropologi atas hukum seorang peneliti berusaha untuk menguak dan menyingkap sebuah tabir.  Dalam pendekatan antropologi atas hukum sesungguhnya sebuah fenomena tidak dengan mudah dapat dipersalahkan atau dibenarkan.

Sebagai titik tolak untuk menjelaskan ihwal hukum secara ilmiah, diperlukan suatu uraian singkat mengenai Disiplin Hukum. Hal ini disebabkan oleh karena dengan penjelasan mengenai disiplin hukum sebagai pengertian cakupan, maka akan dapat diperoleh pengetahuan mengenai ruang lingkup bidang hukum yang sedemikian luasnya. Sebagai suatu sistem ajaran maka disiplin hukum mencakup antara lain (1) ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan (preskriptif); maupun (2) yang senyatanya dilakukan (deskriptif) dalam hidup.

Disiplin hukum tersebut karenanya tidak hanya mencakup ilmu-ilmu hukum, tetapi juga filsafat hukum dan politik hukum. Sebagai kumpulan dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaedah, ilmu pengertian dan ilmu tentang kenyataan. Ilmu tentang kaedah lazimnya disebut normwissenschaft atau sollenwissenschaft dan bila digabung dengan ilmu pengertian hukum maka dinamakan dogmatik hukum, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum adalah tatsachenwissenschaft atau seinwissenschaft.[1]

Dengan demikian nyatalah, bahwa ilmu-ilmu hukum tidak hanya mencakup ilmu tentang kaedah dan ilmu pengertian akan tetapi juga mencakup ilmu tentang kenyataan. Oleh karena itu merupakan suatu pendapat yang keliru untuk menyatakan bahwa sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum sebagai bagian dari ilmu tentang kenyataan saja, yaitu semata-mata sosiologi, antropologi, dan psikologi. Sejalan dengan itu, maka tak ada alasan bagi kalangan hukum untuk menentang atau menolak anggapan, bahwa sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum adalah merupakan ilmu-ilmu hukum.[2]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin hukum di satu sisi bersifat riil, yang ruang lingkupnya manusia, kebudayaan dan lingkungan alam, ketiganya menjadi obyek ilmu kenyataan hukum. Di sisi lain disiplin hukum bersifat idiil yang bersumber dari  ajaran filsafat etika, filsafat estetika dan filsafat logika. Ajaran filsafat etika dan filsafat estetika ruang lingkupnya mengenai nilai, asas dan kaedah. Nilai dan asas menjadi obyek filsafat hukum, kaedah menjadi obyek ilmu kaedah hukum. Sedangkan filsafat logika yang unsurnya metodik, sistematik dan pengertian, menjadi dasar ilmu pengertian hukum.

Sifat Antropologi Hukum :

  1. INTERDISIPLINER adalah sifat antropologi hukum yang saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan sesuatu
  2. INTERDEPEDENSI adalah sifat Antropologi hukum yang memiliki keterkaitan atau ketergantungan antara satu dengan yang lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PERBANDINGAN

ANTROPOLOGI HUKUM DENGAN DISIPLIN ILMU LAINNYA

 

Antropologi hukum memiliki tiga unsur utama dari sebuah disiplin ilmu yang membedakan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Hal ini yang dijadikan sebagai alasan utama bahwasannya antropologi hukum merupakan sebuah disiplin ilmu.

Unsur-unsur utama dari sebuah disiplin ilmu tersebut adalah:

1. Ontologi

Ontologi adalah suatu pembahasan tentang hakekat pengetahuan. Ontologi selalu membahas pertanyaan-pertanyaan yang mendalam atas sesuatu pengetahuan yang dibahas sampai pengetahuan tersebut memiliki keterangan yang jelas, apa yang ingin ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, sesuatu pengkajian mengenai teori tentang “ada”. Adapun macam pertanyaan yang ada dalam ontologi tersebut diantaranya adalah: Objek apa yang ditelaah pengetahuan? Adakah objek tersebut? Bagaimana wujud hakikinya? Dapatkah objek tersebut diketahui oleh manusia dan bagaimanakah caranya?

2. Epistemologi

Epistemologi adalah suatu pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Adapun macam pertanyaan yang ada pada epistemologi diantaranya adalah: Bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya suatu pengetahuan? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar? Lalu benar itu sendiri apa? Kriterianya apa saja?

3. Aksiologi

Aksiologi adalah pembahasan mengenai nilai moral suatu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan-pertanyaan yakni: Untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan pengetahuan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang di telaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara metode pengetahuan dengan norma-norma moral/profesional?

Dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwasannya Antropologi Hukum itu sudah merupakan sebuah disiplin ilmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2 gagasan untuk “RUANG LINGKUP ANTROPOLOGI HUKUM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s