“PERBANDINGAN ANTROPOLOGI HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ADAT”

1. Perspektif antropologi hukum

Antropologi Hukum

  1. Pengertian

yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiaannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi[1] atau suatu ilmu yang mempelajari kenyataan sosial yang berhubungan dengan budaya hukum suatu masyarakat (perwujudan nilai-nilai budaya hukum).

  1. Sifat Antropologi Hukum

Teoritis – Empiris.

  1. Metode Antropologi Hukum

Induktif – Logis.

  1. Tujuan

Keluasan wawasan hukum bagi seorang Sarjana Hukum.

  1. Proses

Pertama-tama temukan dulu faktanya (Social facts), kemudian dipilah-pilah mana yang merupakan budaya hukum,  lalu dibuat konstruksi hukumnya dan terakhir dianalisis untuk ditemukan maknanya yang mempunyai ciri-ciri khusus, sebagai penjabaran dari jalinan nilai budaya hukum.

Bagaimana antropologi hukum berbicara, selama ini antropologi hanya diidentikan sebagai disiplin ilmu budaya yang hanya mempelajari etnisitas diberbagai belahan dunia. Mata masyarakat kurang melihat fungsionalitas antropologi sebagi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Hal ini bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat. Namun lebih bijaknya, ini menjadi sebuah otokritik bagi para antriooplog dan disiplin ilmu antropologi untuk lebih menginformasikan ke masayarakat terkait dengan fungsionalitasnya dalam kehidupan sosial.

Terkait dengan fungsi disiplin ilmu antropologi sendiri, menjadi hal unik untuk dikaji tentang sudut pandang antropologi yang membedakannya dengan antropologi hukum. Pada suatu perbandingan, jika antropologi hukum lebih menitikberatkan suatu budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum (aspek yang melatar belakangi hukum dan penyelesaiaan hukum). Pada sudut pandang yang berbeda, antropologi memandang suatu fenoma sosial yang terjadi dimasyarakat dengan mengakitkan pada nilai, norma, adat, tradisi, dan budaya yang berada dikehidupan masyarakat tersebut. Antropologi menempatkan fungsinya sebagai disiplin ilmu yang memakai perspektif budaya (mengedepankan nilai-nilai budaya) dalam penyelesaian masalah kehidupan sosial manusia.

Pada kehidupan hukum, antropologi memberikan suattu alternatif hukum adat, yang disandarkan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Pada bidang hukum, antropologi banyak memberikan catatan-catan penting tentang bagaimana hukum adat yang selama ini mejadi faktor tak tertulis yang justru pada daerah tertentu menjadi hukum yang masih lebih dominan dipakai daripada hukum konvensional. Kehidupan ocial sendiri tak luput dari sasaran gungangan stabilitas pertahanan nasional. Isu SARA adalah isu yang paling mudah mengganggu stabilitas keamanan nasional oleh karena rawan konflik. Antropologi sendiri menfasilitasi dialog-dialog multikulutral yang mendorong terciptanya pluralitas dimasyarakat bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan didalam masayarakat (integrasi ocial yang berujung pada integrasi nasional). Bidang pertahanan dan keamanan ocial sebenarnya membutuhkan antropologi sebagai sumber informasi yang terkait dengan pengenalan karakter masyarakat dan kebudayaannya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang terus diusahakan oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena pentingnya peran antropologi khusunya antropologi hokum dalam kehidupan yang belum terlihat oleh masyarakat secara utuh serta belum dimaksimalkan oleh para antropolog untuk memegang peranan dalam kehidupan ocial, maka disini perlu di galakkan kembali sosialisasi tentang bidang ilmu antropologi hokum kepada masyarakat luas. Tulisan-tulisan yang produktif tentang gejala ocial yang terjadi di masyarakat akan menunjang proses sosialisasi disiplin ilmu tersebut. Dengan tidak membatasi diri kepada etnografi semata dan membuka pembahasan tentang bidang ilmu yang berada di masyarakat dan gejala ocial yang ada di dalamnya dengan perspektif budaya, antropologi akan dengan cepat menemukan perannya dalam kehidupan ocial. Tulisan adalah media yang paling efektif yang dapat mempengaruhi masyarakat, dan hal tersbut tentunya telah menjadi skill khusus para antropolog.

Sehingga dalam kajian antropologi hokum terdapat relevansi anatar hokum dan perkembangan masyarakat dan lingkungan social sekitarnya, yang demikian pesat dimana hokum tumbuh dan berkembang sendiri didalamnya.

  1. 2.      Sosiologi Hukum
    1. Pengertian

Suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis-analitis dan empiris menyoroti/meneliti pengaruh hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya.

Dengan kata lain mempelajari kenyataan hukum yang berhubungan dengan struktur dan proses sosial.[2]

  1. Sifat Sosiologis Hukum

Teoritis – Empiris.

  1. Metode Sosiologi Hukum

Induktif – Logis.

  1. Tujuan Keluasan wawasan hukum bagi seorang Sarjana Hukum.
  2. Proses

Pertama-tama  temukan dulu faktanya (social facts) kemudian dipilah-pilah mana yang merupakan kenyataan hukum lalu dibuat konstruksi hukumnya dan selanjutnya dianalisis dengan perundang-undangan/kaedah hukumnya, terakhir disimpulkan apakah sesuai atau tidak dengan perundang-undangan/kaedah hukumnya (efektivitas hukum/kepatuhan hukum).

 

Pandangan Aliran Sosiologi Terhadap Hukum

            Aliran ini dipelopori oleh Hammaker, Eugen Erlich dan Max Weber. Menurut aliran sosiologi, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkambangan hukum merupakan kaca dari perkembangan masyarakat.

            Oleh sebab itu menurut aliran sosiologis, hukum bukanlah norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain, yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya dimasyarakat. Hammaker, yang meletakkan dasar sosiologi hukum di Belanda menyatakan, hukum itu bukan suatu himpunan norma-norma, bukan himpunan peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib masyarakat, tetapi suatu himpunan peraturan-peraturan yang menunjuk ‘kebiasaan’ orang dalam pergaulannya dengan orang lain didalam masyarakat itu.

            Menurut Soekanto, aliran Sosiological Jurispridence yang dipelopori oleh Eugen Erlich (1826-1922) yang berasal dari Asutria, bukunya yang terkenal “Fundamental Principle of The Sociology of Law”. Erlich mengatakan bahwa ajarannya adalah berpokok pada perbedaan antara hukum positif (kaidah-kaidah hukum) dengan hukum yang hidup di masyarakat. Erlich juga mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justru terletak didalam masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam hal tata tertib di masyarakat dilaksanakan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara.

            Tokoh penting lainnya ialah Roscoe Pound (1870-1964), yang berasal dari Amerika mengemukakan bahwa hukum itu harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi dalam rangka memenuhi akan kebutuhan sosial, serta tugas ilmu hukumlah untuk mengembangkan suatu kerangka kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

            Pound juga membedakan dalam mempelajari hukum, ada hukum sebagai suatu proses yang hidup dimasyarakat (law in action) dan ada hukum yang tertulis (law in the books). Ajaran pound ini bukanlah satu atau sebagian hukum saja tetapi semua bidang hukum baik subtantif maupun ajektif. Sehingga hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan yang senyatanya. Malah Pound menambahkan kajian sosiologi hukum itu sampai kepada putusan dan pelaksanaan pengadilan, serta antara isi suatu peraturan dengan efek-efek nyatanya.

            Leon Duguity terkenal dengan konsepsi ‘Solidaritas Sosial’  menyatakan bahwa berlakunya hukum itu sebagai suatu realita, ia diperlukan oleh manusia yang hidup bersama dalam masyarakat. Hukum tidak tergantung pada kehendak penguasa, tetapi bergantung kepada kenyataan sosial. Berlakunya hukum berdasarkan solidaritas dari para anggota masyarakat untuk menaatinya. Suatu peraturan adalah hukum apabila mendapat dukungan dari masyarakat secara efektif. Menurut Duguity, pembentuk undang-undang tidak menciptakan hukum, tetapi hanya mentransformasikan saja hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi suatu bentuk yang bersifat teknis yuridis.

  1. 3.      Hukum adat

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. CristianSnouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orangAceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalambukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”.Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhirtahun 1929 melalui menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda

Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal didalam masyarakat, danmasyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan.Adat Recht yang diterjemahkan menjadi Hukum Adat dapatkah dialihkanmenjadi Hukum Kebiasaan.Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dariadat recht untuk menggantikan hukum adata dengan alasan :“ Tidaklah tepat menerjemahkan adat recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaanadalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinyakarena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatucara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumberyang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akandikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkunganbesar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakansebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yangluas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakanantara adat-istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanyasulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya

Pengertian hukum adat sebagai berikut. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalamkeputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontandalam masyarakat.Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihatapakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlumelihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggarperaturan adat-istiadat.Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggarmaka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adapt

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsure – unsurdari pada hukum adat sebagai berikut :

1.Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyaraka.

2.Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis

3.Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral

4. Adanya keputusan kepala adapt

5. Adanya sanksi/ akibat hokum

6. Tidak tertulis

7. Ditaati dalam masyarakat


 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s