“Penegakan Hukum Di Indonesia”

I. LATAR BELAKANG

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif adalah berkembangnya pembangunan segala bidang di Indonesia. Perkembangan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam usahanya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang memerlukan situasi dan kondisi yang aman dan tertib. Usaha mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang bersifat pencegahan atau preventif dengan

cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, maupun dengan penindakan atau represif menindak tegas setiap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain yaitu semakin berkembang dan variasi pula pelanggaran hukum yang terjadi.

Kembali pada pernyataan bahwa setiap orang selalu dapat melakukan kesalahan, maka diperlukan suatu pengawasan baik internal maupun eksternal. Salah satu instrumen pengawasan itu adalah melalui dan oleh hukum, dan karena secara konstitusional pemerintah adalah pemegang otoritas membentuk dan melaksanakan hukum, maka patut diwaspadai segala sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum oleh pemerintah. Pengedepanan aturan hukum adalah pilihan yang paling rasional guna mencegah terjadinya berbagai penyimpangan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa segala aktivitas pemerintah harus tetap dalam kendali pengawasan yang memadai (adeguate). Keberadaan pemerintah yang selalu dalam pengawasan mengandung makna bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir batin, berupa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik. Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya. Selain itu merasakan diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan. Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (legitimate dan justified), dapat dipertanggungjawabkan (accountable and responsible) dan bertanggung jawab (liable), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis. (http://eprints.ums.ac.id/340/1/2._WINAHYU.pdf  diambil pada tanggal 19 – 12 – 2011, pukul 09.30 wib)

Atas dasar kerangka dan konsepsi berpikir di atas, maka pembahasan dalam tulisan ini mengambil topik pembangunan hukum nasional dengan fokus pembahasannya diarahkan kepada studi tentang peran pelaksanaan dan penegakan hukum dalam pembangunan hukum nasional.

 

II. PEMBAHASAN

ARTI PELAKSANAAN PERAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kesinambungan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang modem tetapi tetap berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional.

Oleh karena itulah pentingnya hukum untuk dibangun agar hukum dapat benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi Juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil – hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan perencanaan dan penelitian hukum untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat. (http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/11/hubptai-gdl-mfahmialam-522-1-pembangu-m.pdf diambil pada tanggal 19 – 12 – 2011, pukul 09.30 wib)

Pembangunan hukum nasional pada dasamya memiliki arti penting dan strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ada tiga dimensi yang dapat dijadikan sebagai alasan pentingnya pembangunan hukum nasional, yaitu dimensi konstitusional, dimensi juridis sosiologis dan dimensi perspektif. Dimensi konstitusional bermakna pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk mewujudkan konsepsi negara hukum (rechtsstaat) dalam tata kehidupan masyarakat. berbangsa dan bernegara sekaligus mewujudkan amanat konstitusional pasa 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.4 Dimensi juridis sosiologis bermakna membangun hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsepsi hukum yang sesuai dengan idealita dan realita masyarakat Indonesia sehingga hukum benar-benar mampu memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang kuat di tengah kehidupan masyarakat. Dimensi perspektif bermakna pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana pembangunan dalam arti mengatur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.

Pembangunan hukum nasional memiliki arti strategis disebabkan pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang diisyaratkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk tercapainya arah pembangunan hukum nasional tersebut maka disusun pola strategi dasar pembangunan hukum nasional yang meliputi dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan. Dimensi penciptaan dan dimensi pelaksanaan.

Dimensi pemeliharaan merupakan upaya untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dimensi ini bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum yang sesungguhnya sebagai konsekuensi logis dari pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan dengan tetap berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimensi pembaharuan mempakan upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan dengan mengadakan pembahaman kodifikasi dan unifikasi hukum. Dimensi penciptaan yaitu suatu dinamika dan kreatifitas berupa penciptaan suatu hukum yang sebelumnya tidak ada tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Dimensi pelaksanaan yaitu upaya melaksanakan undang-undang agar undang-undang tersebut berlaku di masyarakat baik secara filosofis, juridis, sosiologis maupun politis.

Dengan berdasarkan kepada pola dasar, arah strategis pembangunan hukum nasional sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa finalitas pembangunan hukum nasional akan bermuara kepada pembentukan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, karena dengan demikian masyarakat telah menikmati rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Pada dimensi pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakaat sehari – hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata – kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap – tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu  yang memang sebaiknya. Dan pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat – alat perlengkapan Negara.

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatansosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide – ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, sampai – sampai timbul perumpamaan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karena pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus. Seperti contoh kasus A yang mencuri seekor sapi dan B yang juga mencuri seekor kambing yang sama besarnya, tidak niscaya dihukum penjara yang sama lamanya. Tetapi sangat mungkin berbeda, karena berat – ringannya hukuman yang dijatuhkan, setelah mempertimbangkan berbagai macam fakta dan keadaan pada peristiwa pencurian itu. Misalnya, dipertimbangkan : mengapa jadi sampai mencuri?, kapan pencurian terjadi? Bagaimana pencurian dilakukan?, siapa yang menjadi korban pencurian ? siapa yang melakukan pencurian ? dimana dan bagaimana keadaan barang yang dicuri ? dan lain sebagainya, yang semuanya harus dipertimbangkan oleh aparat negara penegak hukum, terutama oleh hakim yang menjatuhkan putusan. Jadi keadilan itu sifatnya kasuitis.

Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai – nilai keadilan. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabar di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum itu, Soerjono soekanto membuat uraian sebagai berikut : manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan – pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan – pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan – pasangan tertentu, sehingga ada pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu ‘’ diserasikan’’, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

Pasangan nilai – nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai – nilai sifatnya abstrak, memerlukan penjabaran secara lebih konkret dalam bentuk kaidah – kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah – kaidah hukum ini menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai – nilai, kaidah hukum dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai – nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah – kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, kata Soerjono soekanto, penegakan hukum bukan semata – mata bearti pelaksanaan perundang – undangan, walaupun dalam kenyataan di indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian ‘’ law enforcement’’ (penegakan hukum) begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan – keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang – undangan atau keputusan pengadilan, bias terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum di Indonesia, harus bearti penegakan hokum yang mengandung nilai – nilai yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Hal ini harus disadari karena hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih banyak yang merupakan warisan colonial pemerintah hindia belanda. Seperti kitab undang – undang hukum perdata, kitab undang – undang pidana, kitab undang – undang hukum dagang, hukum acara perdata yang lazim disebut hukum – hukum pokok (basic law), semuanya merupakan peninggalan sebelum perang. Sebagai produk hukum masa lampau, yang dibuat untuk sedikit banyak atau keseluruhan kepentingan penjajah, atas falsafah kapitalistis, materialistis, individualistis, maka peraturan – peraturan hukum peninggalan colonial tersebut tidak selamanya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia, yang sekarang sudah berada di alam kemerdekaan dan pembangunan.

Dimana perjalanan peran hukum dalam pembangunan nasional dapat dijabarkan pada Pembangunan Hukum Nasional pada Masa Orde Baru dan Pembangunan Hukum di Era Reformasi

 

Pembangunan Hukum Nasional pada Masa Orde Baru

Selama tiga dasawarsa di bawah pemerintahan Orde Baru membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pembangunan, tidak terkecuali pembangunan di bidang hukum. Pada masa ini pelaksanaan kegiatan pembangunan hukum nasional dikaitkan dengan model “Pembangunan Nasional” yang dijalankan melalui tahapan yang dikenal dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dua Puluh Lima Tahun Pertama yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kedua. Pembangunan hukum sebagai salah unsur dalam pembangunan nasional untuk pertama kali dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 319 Tahun 1968 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Penama Tahun 1969/1970-1973/1974 Tanggal 30 Desember 1968. Dalam keputusan presiden tersebut pembangunan hokum dirumuskan dalam Bab XIII “Tertib Hukum dan Penerangan” yang kebijakan dan langkah-langkahnya mencakup:

1. Bidang legislatif/pembentukan hukum

a. Melaksanakan perundang-undangan atas kuasa /perintah UUD 1945 dan keputusan MPRS yang menyangkut berbagai bidang; sosial, keuangan negara. pertahanan dan keamanan negara, politik, serta hukum dan kehakiman.

b. Mengusahakan pembentukan kodifikasi hukum nasional atas hukum pidana^ hukum perdata, hukum dagang, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

2. Bidang pelaksanaan hukum/penerapan hukum

a. Mengusahakan terselenggaranya adminstrasi peradilan yang cepat dan bersih.

b. Mengusahakan pembentukan peradilan administrasi

c. Pengawasan dan penertiban terhadap penahanan/ penggeledahan/penyitaan.

d. Faktor-faktor ekstra judisiil

e. Penyempumaan administrasi khusus tentang berbagai hal seperti tentang barang bukti.

f. Perbaikan aparatur dan penyempumaan sistem pemasyarakatan.

g. Perbaikan aparatur keimigrasian dalam rangka menjamin keamanan dan integritas nasional.

h. Mengusahakan persamaan penegakan dan pengeterapan hokum bagi karyawan sipil dan ABRI.

i. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

j. Perbaikan sarana personal dan meteriil.

k. Pendidikan/training dan upgrading.

 

Pada tahap berikutnya usaha pembinaan hukum nasional dituangkan dalam GBHN melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973. Ada beberapa ketentuan yang dapat dikutip dari GBHN ini yang berkenaan dengan pembangunan hukum:

1. Pembangunan di bidang hukum dan negara hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang didapatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

2. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tmgkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hokum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:

a. Peningkatan dan penyempurnaan Pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu, dengan jalan memperhaukan kesadaran hukum dalam masyarakat.

b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.

c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

3. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Selanjutnya upaya pembangunan di bidang hukum pada Repelita III didasarkan pada Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN, yang isinya merupakan penyempurnaan dari ketentuan yang berlaku sebelumnya dengan penjabarannya berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 tanggal 11 Maret 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga. Demikian juga pada Repelita IV dan V yang masing – masing  didasarkan pada Ketetapan MPR No. IVMPR/1983 tentang GBHN yang dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1984 tanggal 19 Maret 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat dan Ketetapan MPR No. IVMPR/1988 dan dijabarkan melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Urna Tahun Kelima.

Selanjumya pada pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahap II yang dimulai dengan Repelita VI disusun berdasarkan Ketetapan MPR No. H/MPR/1993 tentang GBHN. Rencana pembangunan di bidang hukum mengalami peningkatan; yaitu di mana pembangunan hukum dijadikan salah satu bidang pembangunan yang serasi dengan bidang pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta Hankam. sementara pada masa sebelumnya hukum hanya dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan. Penjabaran lebih lanjut ketetapan MPR tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun

Keenam. Ada lima sektor yang dirumuskan dalam bidang Pembangunan Hukum menurut GBHN tersebut di atas, yaitu:

1. Pembentukan sistem hukum nasional.

2. Pemasyarakatan hukum.

3. Pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan kesinambungan.

4. Peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan benanggung jawab.

5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

 

Pembangunan Hukum di Era Reformasi

Pada tanggal 21 Met 1998 Presiden Soeharto sebagai Mandataris MPR mengundurkan dirt sebagai Presiden dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie yang kemudian membentuk “Kabinet Reformasi Pembangunan” yang bertugas melaksanakan reformasi secara menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan. Landasan pertama mengenai hukum di Era Reformasi adalah Ketetapan MPR No. X.MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Tujuan reformasi pembangunan di bidang hukum adalah untuk menegakan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hak asasi manusia menuju terciptanya keterriban umum dan perbaikan sikap mental. Rumusan kebijakan reformasi pembangunan untuk bidang hukum

adalah:

1. Penanggulangan krisis di bidang hukum benujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Agenda yang hams dijalankan:

a. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum, agar dapat dicapai profesionalitas dan integritas yang utuh.

b. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana dan prasarana hokum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional

c. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi selumh masyarakat

d. Membenmk undang-undang keselamatan dan keamanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang No. 1I/PNPS/ 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang akan dicabut.

2. Pelaksanan reformasi di bidang hukum dilaksanakan untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Agenda yang harus dijalankan:

a. Pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.

c. Menegakan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang dihonnati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Arahan terpenting dalam era reformasi mengenai pembangunan hukum adalah Ketetapan MPR No. IV/MPR/I999 tentang GBHN tahun 1999-2004 disebutkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dan kepatuhan hokum dalam kerangka suremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adapt serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tumutan reformasi melalui program legislasi.

3. Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.

5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian Negara Repubtik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan sena pengawasan yang efektif.

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.

7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional,

8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, sena bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan teta menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkat-kan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Penjabaran Ketetapan MPR dilakukan berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa Orde Baru yaitu ke dalam berbagai program REPELITA.

Menurut ketentuan kaidah pelaksanaan dari GBHN ini, pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam GBHN telah ditetapkan Undang-undang No. 25 Tahun 2000 (LN 2000 No. 26) tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. yang diundangkan pada tanggal 20 Nopember tahun 2000. Di dalam Undang-undang Nomor 25 Thhun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Selanjutnya disebut Propenas 2000) digariskan beragam kebijakan pembangunan hukum, yang dinilai akan memberikan pijakan normative bagi berbagai program reformasi hukum berskala nasional yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ada empat program induk pembangunan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang ini, yaitu: Program pembentukan peraturan perundang-undangan, program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, program penuntasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia, serta program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum.

Di sisi lain kelompok masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat. asosiasi profesi hukum, organisasi advokasi hukum telah pula menggagas dan merencanakan berbagai rencana pembaruan hukum. Di samping itu dibentuk pula Komisi Hukum Nasional (KHN) berdasarkan Keppres Nomor 15 Tahun 2000, dan KHN memiliki enam program induk.8 yang terdiri atas: Program untuk meningkatkan kemampuan sistem peradilan, program untuk membangun sistem pemerintahan yang layak dan melakukan reformasi hukum administrasi, program untuk meningkatkan peran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, program untuk pendidikan hukum lanjutan, pengujian dan penegakan disiplin profesi, program untuk pengembangan hukum dalam rangka pemulihan ekonomi, serta program untuk meningkatkan Sistem Pradilan Pidana Terpadu.

 

Penutup

Kaidah hukum tidak lagi dihargai sebagaimana seharusnya, karena kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. Hukum harus dapat ditanamkan dalam kesadaran masyarakat, apabila hukum hanya sekedar diketahui saja (dalam arti baru menyentuh permukaan kognisi manusia saja) kemungkinan akan terjadi bahwa orang dengan berbagai usaha, dalih dan muslihat masih berkehendak untuk melanggar dan menyimpangi hukum tersebut.

Penerapan hukum peran pembangunan memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya, akan tetapi sebuah kekuasaan tanpa hukum adalah sebuah kelaliman belaka, sehingga para pejabat yang berwenang tetap harus melaksanakan hukum dengan tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya.

http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/11/hubptai-gdl-mfahmialam-522-1-pembangu-m.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s