TUPOKSI

Perkembangan suatu lembaga ketatanegaraan tidak dapat dipisahkan dari alur sejarah kehidupan ketatanegaraan itu sendiri. Demikian pula perkembangan suatu lembaga politik jelas tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan politik yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, perkembangan lembaga ketatanegaraan Republik Indonesia maupun sebagai lembaga demokrasi tidak terpisah dari alur sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, serta tidak terpisah dari tumbuh berkembangnya demokrasi di tanah air kita. Perjalanan sejarah menunjukkan, kehidupan ketatanegaraan dan demokasi di Indonesia ditinjau dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara serta sistem demokrasi yang dianut telah melampaui beberapa periode. Pada setiap periode terdapat ciri-ciri tersendiri dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara serta pelaksanaan demokrasi, yang kesemuanya mempengaruhi kedudukan, peran, dan fungsi lembaga negara.

  1. A.     Tugas dan Wewenang MPR

Perubahan tugas dan fungsi MPR dilakukan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan agar dapat diwujudkan secara optimal yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR. Saat ini MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi program pemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.

Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD

Tahun 1945 adalah:

1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

menurut Undang-Undang Dasar;

4) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila

terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;

5) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan

dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil

Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak

pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa

jabatannya.

Hak Dan Kewajiban Lembaga Negara
Hak MPR
– Mengajukan usul perubahan pasal pasal UUD
– Memilih dan dipilih
– Menetapkan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
Kewajiban MPR
– Mengamalkan pancasila
– Menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional

Penjelasan tentang tugas pokok serta fungsi tertera pada Undang – Undang Dasar 1945 Padsa Bab II Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Pasal 2 Ayat 1,2,3 Serta Pasal 3 ayat 1,2,3. seperti dibawah ini:

Pasal 2

* (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan

diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di

ibu kota Negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang

terbanyak

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

(1) Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari

daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang

ditetapkan dengan Undang-Undang.

*Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau

Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

 

* Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang

Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan negara.

 

Hubungan antar Lembaga Negara

MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR untuk mencerminkan prinsip demokrasi politik sedangkan unsur anggota DPD untuk mencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, maka pemahaman wujud kedaulatan rakyat tercermin dalam tiga cabang kekuasaan yaitu lembaga perwakilan, Presiden, dan pemegang kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Dalam konteks pelaksanaan kewenangan, walaupun anggota DPR mempunyai jumlah yang lebih besar dari anggota DPD, tapi peran DPD dalam MPR sangat besar misalnya dalam hal mengubah UUD yang harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan memberhentikan Presiden yang harus dihadiri oleh 3/4 anggota MPR maka peran DPD dalam kewenangan tersebut merupakan suatu keharusan.

Dalam hubungannya dengan DPR, khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR. Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga Negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

 

  1. Tugas dan Wewenang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

  • Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
  • Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang
  • Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
  • Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
  • Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama
  • Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
  • Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
  • Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang

Hak Dan Kewajiban Lembaga Negara

Hak DPR
– Hak inisyatif
– Hak amandemen
– Hak budget
– Hak bertanya
– Hak interplasi
– Hak angket
– Hak petisi

Kewajiban DPR
– Mempertahamkan,mengamankan dan mengamalkan UUD 1945 dan pancasila
– Bersamasama pihak exsekutif menyusun menyusun anggaran pendapatan dan belanja Negara
– Memperhatikan sepenuh nya aspirasi masyarakat dan memajukan tingkat kehidupan rakyat

 

Penjelasan tentang tugas pokok serta fungsi tertera pada Undang – Undang Dasar 1945 Pada Bab VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat seperti dibawah ini:

Pasal 19

* (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

* (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

* (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

* Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi :

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undangundang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam

setahun.

Pasal 20

* (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

* (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

* (3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,

rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

* (4) Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui

bersama untuk menjadi Undang-undang.

* (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang

tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi

Undang-undang dan wajib diundangkan.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan Undang-undang tidak mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak

boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan

Rakyat masa itu.

 

Pasal 20A

* (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan.

* (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain

Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

* (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap

anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan,

menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

* (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan

rancangan Undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan

lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

* Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan

undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

* Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat

dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

Hubungan antar Lembaga Negara

DPR dengan Presiden, DPD, dan MK.

Berdasarkan UUD 1945, kini dewan perwakilan terdiri dari DPR dan DPD. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya, DPR untuk mewakili rakyat sedangkan DPD untuk mewakili daerah. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif maka pada Pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Dalam hubungan dengan DPD, terdapat hubungan kerja dalam hal ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu, DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan tata kerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah. Disamping itu terdapat hubungan tata kerja lain misalnya dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya, proses pengajuan calon hakim konstitusi, serta proses pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa oleh MK

  1. C.     TUGAS dan Wewenang MK  (Mahkamah Konstitusi)

Sesuai dengan Pasal 24 (c) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengadili orang/badan seperti mahkamah agung (MA). Melainkan, tugas MK adalah mengadili sistem dan institusi negara. Cermin dari sistem kenegaraan, terwujud dalam bentuk undang-undang. Sedangkan institusi negara menurut UUD 1945 disebut dengan lembaga negara. Maka dari itu, selain bertugas dan berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK juga bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
Tugas MK lainnya adalah memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. MK baru bisa mengadili orang, hanya dalam kasus Impeachment. Jadi orang itu adalah Presiden dan atau Wakil Presiden. Bila memang terjadi, MK berwenang menggelar forum previligeatum (pengadilan khusus) bagi Presiden dan atau Wakilnya. apabila dalam pengadilan tersebut presiden dan atau Wapres terbukti melanggar konstitusi, MK mengabulkan impeachment tersebut dan hasilnya diserahkan ke MPR untuk mencabut mandatnya.

Pada umumnya wewenang MK sebagai berikut:
– Mengadili pada tingkat pertama terakhir dan putusan nya bersifat final untuk menguji UU terhadap UU
– Memutus sengketa kewenagan lembaga Negara yang kewenangan nya diberikan oleh UUD

Penjelasan tentang tugas pokok serta fungsi tertera pada Undang – Undang Dasar 1945 Pada Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman seperti dibawah ini:

* Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang

oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim

konstitusi.

(5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak

merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan

lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan

Undang-undang.

Hubungan antar lembaga negara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, KY Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK.

 

  1. D.    TUGAS DAN WEWENANG MA (Mahkamah Agung)

Pada  umumnya  Wewenang MA sebagai berikut:

-Mengadili suatu perkara tingkat kasasi

-Menguji peraturan perundang undangan di bawah UU terhadap UU
– Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang tersebut

Selain itu Tugas MA sebagai berikut:

– Mengawasi dan memimpin jalannyaperelihanpemerintahanpadaseluruhtingkat    pengadilan

-Menguji secara meteril perundang undangan dibawah UU

Penjelasan tentang tugas pokok serta fungsi tertera pada Undang – Undang Dasar 1945 Pada Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman seperti dibawah ini:

Pasal 24

* (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

* (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

* Perubahan III 19 November 2001, sebelumnya berbunyi :

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan

Undang-undang.

* (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur

dalam undang-undang.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002.

* Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, meguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat

untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung

oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta

badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

* Perubahan III 19 November 2001.

Hubungan antar lembaga negara Mahkamah Agung  dengan lembaga negara lainnya Dalam Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.

 

  1. E.     Tugas dan Wewenang  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Pada umumnya tugas Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:
– Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang telah disetujui DPR
– Memberitahukan kepada DPR hasil hasil pemeriksaan nya
Selain itu wewenang BPK:
– Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap undang undang

Penjelasan tentang tugas pokok serta fungsi tertera pada Undang – Undang Dasar 1945 Pada Bab VIII A Tentang Badan Pemeriksa Keuangan seperti dibawah ini:

* Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan

kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau

badan sesuai dengan undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

* Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan

oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

* Perubahan III 9 November 2001.

* Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki

perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan

undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

 

Hubungan antar lembaga negara BPK dengan DPR dan DPD. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebutdiserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dengan pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD. Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK.

 

  1. F.      Tugas dan Wewenang KY (Komisi Yudisial)

Pada Umumnya tugas Komisi Yudisial sebagai berikut:

– Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden

Selain itu wewenang KY:
– Memutuskan pengangkatan hakim agung
– Mempunyai wewenang lain dalam rangkan menegakkan kehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukum

Penjelasan tentang tugas pokok serta fungsi tertera pada Undang – Undang Dasar 1945 Pada Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman seperti dibawah ini:

* Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di

bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang.

* Perubahan III 9 November 2001.

Hubungan antar lembaga negara Komisi Yudisial dengan MA. Dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY. Demikian beberapa catatan mengenai tugas, fungsi serta hubungan antar lembaga

G.    Tugas dan Wewenang DPD

(1)   DPD mempunyai tugas dan wewenang:

a.   dapat  mengajukan  kepada  DPR  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, srta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah;

b.   ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.   ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang  yang  diajukan  oleh  Presiden  atau DPR,  yang  berkaitan  dengan  hal  sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d.  memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  atas rancangan  undang-undang  tentang  APBN  dan rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e.  dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam,  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f.   menyampaikan  hasil  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan  undang-undang  APBN,  pajak, pendidikan,  dan  agama  kepada  DPR  sebagai  bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
g.  menerima  hasil  pemeriksaan  atas  keuangan  negara dari  BPK  sebagai  bahan  membuat  pertimbangan kepada DPR  tentang  rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; h.  memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  dalam pemilihan anggota BPK; dan
i.   ikut  serta  dalam  penyusunan  program  legislasi nasional  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.

(2)   Dalam  menjalankan  tugas  pengawasan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e,  anggota  DPD  dapat melakukan  rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 225

(1)   Dalam melaksanakan  tugas  dan wewenang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  224,  DPD  menyusun  anggaran yang  dituangkan  dalam  program  dan  kegiatan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Dalam  menyusun  program  dan  kegiatan  DPD
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  untuk memenuhi
kebutuhannya,  DPD  dapat  menyusun  standar  biaya
khusus  dan  mengajukannya  kepada  Pemerintah  untuk
dibahas bersama.

(3)  Pengelolaan  anggaran DPD  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Sekretariat  Jenderal  DPD  di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)   DPD  menetapkan  pertanggungjawaban  pengelolaan anggaran  DPD  dalam  peraturan  DPD  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)   DPD  melaporkan  pengelolaan  anggaran  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  kepada  publik  dalam  laporan kinerja tahunan.

Pasal 226

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  DPD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  224 diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.

Penjelasan tentang tugas pokok serta fungsi tertera pada Undang – Undang Dasar 1945 Pada Bab VIII A Tentang Dewan Perwakilan Daerah seperti dibawah ini:

* Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan

umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan

jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undangundang.

* Perubahan III 9 November 2001.

* Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas

rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan

undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan

pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang

syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001.

 

  1. H.    Tugas dan Wewenang Presiden Dan Wakil Presiden

Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR. dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.

Penjelasan tentang tugas pokok serta fungsi tertera pada Undang – Undang Dasar 1945 Pada Bab III  Tentang Presiden dan Wakil Presiden seperti dibawah ini:

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden.

Pasal 5

* (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang

sebagaimana mestinya.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

* (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak

kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena

kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara

rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagi Presiden dan

Wakil Presiden.

* (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut

dengan undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001, sebelumnya berbunyi :

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

*Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh

rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan

umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari

lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya

dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah

jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

* Perubahan III 9 November 2001

* (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang

memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002

* (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur

dalam undang-undang.

* Perubahan III 9 November 2001

*Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

jabatan.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun,

dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

*Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

* Perubahan III 9 November 2001

Pasal 7B

* (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan

terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

* (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka

pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

* (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi

hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan

Rakyat.

* (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya

terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama

sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima

oleh Mahkamah Konstitusi.

* (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

* (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh

hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

* Perubahan III 9 November 2001

* (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah

anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang

hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan

penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

* Perubahan III November 2001

*Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan

Rakyat.

* Perubahan III November 2001

Pasal 8

* (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai

habis masa jabatannya.

* (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu

enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang

untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

* Perubahan III November 2001

* (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,

pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh

hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

yang yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi

berakhir masa jabatannya.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi :

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden

sampai habis batas waktunya.

*Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala

Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada

Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya

dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan

segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti

kepada Nusa dan bangsa”.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat

mengadakan sidang Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau

berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan

Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai

berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya

dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan

menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan seluruslurusnya

serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban

Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang

Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya

dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan

Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

* (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002

* (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban

keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang

harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

* (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang.

* Perubahan III November 2001, sebelumnya berbunyi :

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya

ditetapkan dengan Undang-undang.

*Pasal 13

(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.

(2) Presiden menerima Duta negara lain.

*Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

* Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur

dengan Undang-undang.

* Perubahan I 19 Oktober 1999, sebelumnya berbunyi :

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

* Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.

* Perubahan IV 10 Agustus 2002

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s