ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA LAINNYA

BERLAKUNYA PER-UU-AN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT TERJADINYA PERBUATAN

Azas Teritorialitet

Pasal 2 KUHP : “Aturan pidana dalam UU Indonesia berlaku terhadap tiap orang yang dalam Indonesia melakukan peristiwa pidana”.

Yang menjadi ukuran : peristiwa pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia. Baca lebih lanjut

ALASAN PENGHAPUS PIDANA

PENGERTIAN

  • Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda strafuitsluitingsgrond, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan – tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan – meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi – dijatuhi pidana.
  • KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Pembahasan mengenai hal tersebut berkembang melalui doktrin dan yurispridensi Baca lebih lanjut

Dekret Presiden 1959

Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD ’45 semakin kuat. Baca lebih lanjut

HAM Dalam Konteks Budaya

I.1 Latar Belakang

Budaya di hampir semua daerah di Indonesia hingga kini masih banyak menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak azasi manusia (HAM). Budaya yang dinilai bertentangan dengan HAM itu antara lain budaya patriarki, sistem kasta, yang cenderung menerapkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Budaya-budaya yang bertentangan dengan HAM itu hampir tersebar di seluruh daerah di Indonesia,”. Baca lebih lanjut

Kedudukan Hukum Adat Menurut sejarah Pendirian Negara RI (Menurut UUD 1945)

Penjelasan Umum UUD 1945 :

Bag I

•Alenia 1

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang – Undang Dasar ialah hukum dasar yang  tertulis, sedangkan di sampingnya berlaku juga hukum dasar yang tidaktertulis

•Alenia 2

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang dasarnya (Ioi constitutionnel) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistichen hintergrund) dari Undang-Undang dasar itu. Baca lebih lanjut