HAM Dalam Konteks Budaya

I.1 Latar Belakang

Budaya di hampir semua daerah di Indonesia hingga kini masih banyak menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak azasi manusia (HAM). Budaya yang dinilai bertentangan dengan HAM itu antara lain budaya patriarki, sistem kasta, yang cenderung menerapkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Budaya-budaya yang bertentangan dengan HAM itu hampir tersebar di seluruh daerah di Indonesia,”. Budaya-budaya diskriminatif seperti itu perlu dikikis terus demi terwujudnya nilai budaya baru yang egaliter, yang memosisikan semua orang dalam kesetaraan. Diduga kuat, masih adanya budaya-budaya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM ini ikut memicu tingginya terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Selama 2009 misalnya, kasus-kasus pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM tak kurang dari 5000 kasus. Dan hampir semua laporan kasus yang masuk itu sudah direkomendasikan ke instansi penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

Seperti halnya, Hubungan antara suku bangsa dengan ras sangatlah erat. Perbedaan ras banyak ditunjukan dengan perbedaan biologis fisik. Misalnya ada anggapan bahwa berkulit hitam pasti berambut keriting, sedangkan berkulit kuning berambut lurus. Faktor rasa ini sampai sekarang tidak dapat diubah dengan teknologi dan tidak dapat disembunyikan. Bisakah Indonesia damai dalam keberagaman? Konflik yang bernuansa suku, agama dan ras makin sering terjadi di Indonesia, dalam hal kebudayaan. Hal ini dipicu oleh masyarakat Indonesia yang dilatarbelakangi oleh beragam suku, agama, dan golongan yang berbeda. Relasi yang kurang harmonis, prasangka, dan kesalah-pahaman sering terjadi dan sering pula menimbulkan konflik dan tindak kekerasan. Kalaupun usaha yang mengarah ke resolusi penyelesaian masalah sudah sering dilakukan, nampaknya akar masalah belum terkuak sehingga konflik sering terulang kembali. (Sumber: http://www.beritakaget.com/arsip/contoh-kasus-ham-dalam-bidang-keragaman-budaya-indonesia.html, 27 – 11 – 2012).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalahan di atas, pembahasan makalah ini akan membahas dalam hal: “Potensi Keberagaman Budaya”, “Karakteristik Budaya Nasional”, “Hubungan Budaya Lokal, Dan Budaya Nasional”, “Sikap Toleransi Dan Empati”, “Membangun Sikap Kritis, Toleransi Dan Empati Dalam Masyarakat Kultural”, “Masalah Yang Muncul Akibat Keberagaman Budaya”, “Manfaat Keberagaman Budaya”, “Peran Masyarakat dalam menjaga Keberagaman Budaya”, “Peran Pemerintah dalam menjaga Keberagaman Budaya”.

I.3 Tujuan

Supaya kita mengetahui apa pengertian, pada keberagaman budaya sebagai wujud aktualisasi nilai – nilai Hak Asasi Manusia.

I.4 Tinjauan Pustaka

I.4.1 Pengertian HAM

HAM berurusan dengan dua hal. Pertama, menyangkut hak dan kedua, mengenai manusia. Untuk menghubungkan keduanya maka dalam perdebatan filosofis, HAM pertama-tama merupakan bagian dari hak moral yang bersemayam dalam kemanusiaan seseorang. Hak moral adalah hak yang didasarkan atas norma-norma dan nilai-nilai moral. Sehingga, sumber langsung HAM adalah martabat luhur yang merupakan nilai yang melekat dalam diri setiap manusia. Karena itu, secara harafiah, hak-hak asasi manusia berarti hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia seorang manusia (Donnelly dalam Ceunfin, 2004: 6).

Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin menguat seiring dengan kesadaran moral umat manusia yang juga makin berkembang. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak, berhubungan erat dengan penghayatan nilai-nilai, khususnya moral. Dalam hubungannya dengan HAM, penghargaan tersebut merupakan suatu imperatif moral dan bukan soal belas kasih dan keputusan pribadi (Ceunfin, 2004: xxi). Imperatif tersebut hadir ke permukaan sebagai kebajikan manusia yang melahirkan keyakinan tentang adanya hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atau pengurangan hak-hak tersebut akan mengurangi martabat manusia, sehingga untuk alasan apa pun hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi, dilanggar maupun diabaikan. Meskipun seseorang melakukan perjanjian untuk menyerahkan atau mengurangi kebebasannya, kontrak tersebut tidak akan dianggap sah dan esensi HAMnya tidak akan dikurangi (Onaga & Manuel, 2004: 8).

Menurut Amartya Sen, hak asasi manusia dipandang terbaik dan secara mendasar hadir sebagai komitmen dalam etika sosial yang dapat dibandingkan dengan – tapi sekaligus sangat berbeda dari – penerimaan logika utilitarian yang diusung oleh Jeremy Bentham dan pendukungnya. Sebagaimana prinsip etik lainnya, HAM dapat dan tentu saja dipersengketakan, tapi disana tuntutannya adalah bahwa HAM akan tetap bertahan hidup dengan membuka diri dan terinformasikan secara cermat dan jeli (Sen, dalam Andreassen dan Marks, 2006: 3). HAM dalam pemikiran Sen berhubungan dengan dinamika dan perkembangan peradaban manusia yang memberi isi bagi HAM. Isi tersebut (HAM) selanjutnya diuji dalam ruang publik untuk mengukur, apakah klaim yang mengusung pembenarannya dapat dipertahankan secara etis.

Karena itu, klaim hak disini pertama-tama bukan merupakan sesuatu yang imajiner tetapi nyata. Dworkin menyebutnya dengan istilah hak moral dalam artian yang tegas, sehingga ketika hak tersebut bersaing dengan hak lain, argumen yang disampaikan benar-benar berhubungan langsung dengan hak itu. Misalnya, ketika berhadapan dengan suatu undang-undang wajib militer, dengan mengacu pada hak moralnya yang tegas, seseorang bisa menolak melaksanakan kewajiban tersebut karena secara agama dia meyakini larangan untuk tidak membunuh. Meskipun, dia segera dihukum karena pelanggaran tersebut, hak moral itu tidak akan hilang, tetapi melekat dalam diri orang yang bersangkutan. Demikian halnya dengan larangan undang-undang atas suatu keyakinan beragama tertentu, seseorang yang menganut keyakinan tersebut berdasarkan hak moralnya melawan peraturan tersebut. Meskipun bertentangan dengan undang-undang, hak moral tersebut tidak bisa diambil atau dikurangi. Ketika hak moral tersebut tergerus oleh penilaian pemerintah maka itu sama artinya memberi preseden bagi penguasa untuk berdasarkan alasan hukum, bisa serta merta mencabut hak moral seseorang. Disitu, pengakuan hak telah kehilangan artinya secara keseluruhan (Dworkin, dalam Ceunfin, 2004: 214-249).

I.4.2 Prinsip – Prinsip HAM

The Vienna Declaration and Programme of Action, sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang HAM tahun 1993, menegaskan bahwa semua HAM adalah universal dan tidak dapat diasingkan (inalienable), tidak dapat dibagi (indivisible), saling berhubungan dan tergantung satu sama lain (interdependent and interrelated). Prinsip-prinsip inilah yang umum dipakai dalam memandang HAM yang sifatnya kumulatif dan serentak. Berikut ini, merupakan uraian singkat keempat prinsip tersebut.

Pertama, HAM disebut universal. Diyakini bahwa semua orang dimana pun, dengan berbagai bahasa dan bentuk ungkapannya memiliki HAM. Namun, ada keraguan terhadap nilai universalitas tersebut karena landas pijak HAM yang berbeda-beda, misalnya, jika mengacu pada moral maka hak moral bisa jamak dan saling bersaing satu sama lain (Dworkin dalam Ceunfin, 2004: 230). Disitu, secara substantif sulit untuk menyebut HAM yang diklaim sekelompok orang sebagai sesuatu yang universal. Menurut Sen, universalitas yang dimiliki HAM memang tergantung pada kemampuan bertahan yang dia miliki dalam diskusi lintas batas pemegang hak. Validitas hak-hak tersebut dapat dipertanyakan hanya dengan menunjukan bahwa mereka tidak dapat bertahan dari kejelian publik (ketika menguji hak-hak tersebut – pen) tapi bukan dengan – berlawanan dengan keinginan umum – menunjukan fakta bahwa dalam banyak regim represif yang menghalangi diskusi publik dalam satu aspek atau beberapa aspek, hak-hak tersebut tidak perhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam konteks itu, menurut Sen, berkembang hidupnya HAM berhubungan dengan apa yang dikatakan John Rawls sebagai “nalar publik (public reasoning)” (Sen, dalam Andreassen dan Marks, 2006: 3).

Sen, dalam hal ini, menyerahkan universalitas HAM pada diskursus publik yang dalam dirinya sendiri bertindak sebagai “hakim” atas validitas HAM yang dipertaruhkan. Arena diskusi publik beragam tapi dalam satu Negara wujudnya antara lain kesepakatan-kesepakatan konstitusional. Misalnya, HAM yang tertuang dalam UUD 1945 dari amandemen pertama hingga amandemen keempat, merupakan wujud diskusi publik yang menjadi prinsip moral, politik dan hukum di Indonesia sebagai negara.

Kedua, HAM tidak dapat diasingkan (inalienable). Disini, hak yang dimiliki setiap orang tidak dapat dipindahkan atau diambilalih dari orang tersebut dalam berbagai situasi apa pun. Seseorang tidak akan kehilangan hak-hak tersebut sebagaimana dia tidak akan pernah berhenti sebagai manusia. Konsep ini merupakan warisan pemikiran hak koderati yang melihat bahwa hak asasi manusia ada, terutama karena kodrat seseorang sebagai manusia, tidak tergantung pada afiliasi politik, ikatan kultural, agama, atau relasi sosial apapun, karena manusia adalah martabat yang terberi (given), sehingga unik dan tak tergantikan (Ceunfin, 2004: xxii).4 John Locke dalam Two Treatises of Government (1688) menggunakan konsep hak kodrati untuk mendeskripsikan hak yang dimiliki secara individual, lepas dari pengakuan politik yang diberikan oleh Negara. Hak kodrat dimiliki lepas dari dan mendahului pembentukan komunitas politik manapun. Locke berargumen bahwa hak kodrat mengalir dari hukum alam. Dan hukum alam berasal dari Tuhan.5 Locke memberi pandangan, dengan hak kodrati atau alamiah, setiap orang karena hukum alam, berhak atas kehidupan, kebebasan dan harta milik agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak (Shapiro, 2006: 85).

Ketiga, HAM tidak dapat dibagi-bagi. Seseorang tidak bisa menyangkal HAM karena alasan prioritas berdasarkan hierarki, bahwa ada HAM yang lebih penting dari yang lain. Tidak ada level dalam HAM karena semuanya sama. Sifat HAM adalah mutlak. Makna yang paling kuat dan menarik perihal sifat mutlak menurut Joel Feinberg adalah sifat sama sekali tidak terkecualikan, tidak saja dalam bingkai suatu cakupan yang terbatas, tetapi juga keseluruhan cakupan itu sendiri yang tidak terbatas. Misalnya, hak kebebasan bicara disebut mutlak dalam arti bila hak itu melindungi semua pembicara tanpa kecuali (Joel Feinberg, dalam Ceunfin, 2004: 139). Seandainya hak berbicara itu pun dipakai untuk menentang suatu regim pemerintahan yang sah, hak itu tidak akan kehilangan maknanya, meskipun pelakunya dihukum berdasarkan undang-undang (Dworkin, dalam Ceunfin, 2004: 244-245).

Sifat mutlak dan tidak terkecualikan membuat HAM tidak dapat dibagi karena suatu alasan dan kondisi tertentu. Namun, dalam perkembangannya, HAM juga bersifat khusus (special rights), misalnya HAM untuk anak, perempuan, indigenous peoples yang tidak menyebut semua atau setiap orang. Pengaturan khusus seperti itu, sekilas memperlihatkan HAM seolah-olah terbagi antara yang umum dengan yang khusus, tertentu dan tidak tertentu, partikular dan universal. Sehingga, seolah-olah kita bisa memilah dan memilih dengan alat ukur prioritas atau kesesuaian dengan konteks sosial dimana kita berdiri. Apa benar demikian?

Adalah normal, semua orang menginginkan hidup layak tanpa tekanan, diskriminasi dan berbagai bentuk opresi lainnya. Perempuan, anak-anak maupun indigenous peoples dalam sejarah mereka, seringkali mengalami tindakan opresif baik oleh Negara, kelas tertentu maupun masyarakat dominan. Dalam konteks itu, adanya hak khusus untuk mereka, bukan karena kemewahan identitas tetapi karena mereka adalah manusia yang juga menginginkan hidupnya normal, jauh dari diskriminasi dan tindakan opresif. Hak-hak tersebut menjadi HAM, bukan untuk menguatkan hak seorang perempuan terhadap perempuan lainnya (women qua women), seorang anak terhadap anak lainnya, suatu komunitas indigenous peoples terhadap indigenous peoples lainnya, tapi seorang manusia terhadap manusia lainnya (persons qua persons).7 Karena mereka manusia, maka kita tidak bisa memilih HAM mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Pemilah-milahan justru melanggar hak-hak tersebut, karena akan makin lama mereka berada dalam kubangan diskriminasi dan opresi.

Keempat, HAM saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. HAM merupakan bagian dari kerangka kerja yang sifatnya saling melengkapi satu sama lain. Pemenuhan atas satu hak, secara keseluruhan atau sebagian, seringkali tergantung pada pemenuhan yang lain. Sebagai contoh, kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung dipengaruhi oleh hak berekspresi, hak atas pendidikan dan bahkan hak untuk memperoleh hidup yang layak. Tiap hak berkontribusi terhadap perwujudan martabat kemanusiaan seseorang, lewat pemenuhan kebutuhan pengembangan fisik, psikis dan spiritual. Karena itu, tidak bisa diterima jika ada prioritas terhadap hak yang satu, sembari melecehkan hak yang lain.

Dalam sejarah umat manusia, HAM sekaligus merupakan refleksi atas pengalaman sejarah kekerasan manusia, praktek dan tindakan opresif tertentu atau yang disebut teknik represi (techniques of repression) yang merupakan bagian dari sistem opresi (system of oppression), dan penggunaan teknik-teknik represi tersebut untuk membentuk sistem yang selanjutnya mempabrik hukum dan etika untuk mendukung bekerjanya opresi sistemik.9 Pertalian historis ini berhubungan satu sama lain, sehingga HAM yang terbentuk dalam setiap generasi memiliki hubungan dengan generasi sebelumnya dan juga menggandeng generasi berikutnya. Mengkhususkan diri pada satu generasi HAM, berarti mengabaikan sejarah opresi yang lainnya. Disitu, secara implisit ada semacam upaya tidak langsung untuk melihat opresi yang lainnya sebagai sesuatu yang normal, dan karena itu HAM yang merupakan refleksi atas opresi tersebut tidak perlu dirujuk. Jika terjadi demikian, maka pengakuan atas sebagian HAM tersebut telah kehilangan maknanya. Karena itu, perlindungan dan pemenuhan HAM tertentu, berhubungan dan tergantung pada perlindungan dan pemenuhan HAM lainnya. Dengan demikian, saling tergantung dan berhubungan satu sama lain adalah watak dan prinisp HAM yang melekat dan serentak berjalan bersama tiga prinsip sebelumnya.

I.4.3 Pengertian Karakteristik dan Kebudayaan

Karakteristik secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata character. Arti character sendiri adalah watak, sifat, dan peran. Karakter bisa diartikan sebagai suatu sifat ataupun cirri-ciri yang khusus (yang membedakannya dengan yang lain). Characteristic adalah sifat yang khas, yaitu sebuah keistimewaan atau ciri kahas yang membantu dalam mengenal seseuatu, memisahkannya dengan yang lain, atau mendeskripsikan secara jelas dan nyata; sebuah tanda yang berbeda.

Pengertian kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan bisa dikatakan sebagai suatu sistem dalam masyarakat dimana terjadi interaksi antar individu/kelompok dengan idnividu/kelompok lain sehingga menimbulkan suatu pola tertentu, kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama (baik langsung ataupun tidak langsung).

I.4.4 Implikasi Karakteristik Kebudayaan

Karakteristik Kebudayaan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, dapat ditukar dan dapat berubah, itu terjadi ‘hanya jika’ ada jaringan interaksi antarmanusia dalam bentuk komunikasi antarpribadi maupun antarkelompok budaya yang terus menerus. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Edward T. Hall, budaya adalah komunikasi; komunikasi adalah budaya. Jika kebudayaan diartikan sebagai sebuah kompleksitas total dari seluruh pikiran, perasaan, dan perbuatan manusia, maka untuk mendapatkannya dibutuhkan sebuah usaha yang selalu berurusan dengan orang lain. Disini Edward T. Hall menegaskan bahwa hanya manusialah yang memiliki kebudayaan, sedengakan binatang tidak. Karaktersitik dari kebudayaan membentuk perilaku –perilaku komunikasi yang khusus, yang tampil dalam konsep subkultur. Subkultur adalah kebudayaan yang hanya berlaku bagi anggota sebuah komunitas dalam satu kebudayaan makro. Sebagai contoh para homosex atau lesbi mempunyai kebudayaan khsus, apakah itu dari segi pakaian, makanan, istilah, atau bahasa yang digunakan sehari-hari.

Dalam mempelajari kebudayaan tedapat beberapa pendekatan: materi, behaviorisme, dan ideasional. Pendekatan materi yakni memandang kebudayaan sebagai materi: pada produk yang dihasilkan sehingga bisa diobservasi. Pendekatan behavirosime kebudayaan dipandang sebagai suatu pola tindakan dan perilaku atau sebagai suatu sistem adaptif. Sedangakan pada pendekatan ideasional kebudayaan dipandang sebagai suatu ide, yaitu keseluruhan pengetahuan yang memungkinkan prosuk dan perilaku ditampakkan.

Dalam memahami kebudayaan kita harus mengacu pada sejumlah karakteristik kebudayaan, antara lain adalah bahwa kebudayaan itu dimiliki bersama, diperoleh melalui belajar, bersifat simbolis, bersifat adaptif dan maladapti, bersifat relatif dan universal

Pembahasan

II.1 POTENSI KEBERAGAMAN BUDAYA

Tiap suku bangsa ini memiliki ciri fisik, bahasa, kesenian, adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian dapat dikatakan bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Beberapa aspek keberagaman budaya Indonesia antara lain suku, bahasa, agama dan kepercayaan, serta kesenian. Kekayaan budaya ini merupakan daya tarik tersendiri dan potensi yang besar untuk pariwisata serta bahan kajian bagi banyak ilmuwan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Hal yang utama dari kekayaan budaya yang kita miliki adalah adanya kesadaran akan adanya bangga akan kebudayaan yang kita miliki serta bagaimana dapat memperkuat budaya nasional sehingga “kesatuan kesadaran “ atau nation bahwa kebudayaan yang berkembang adalah budaya yang berkembang dalam sebuah NKRI sehingga memperkuat integrasi.

Seperti halnya dalam Pengertian kebudayaan, dimana keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan bisa dikatakan sebagai suatu sistem dalam masyarakat dimana terjadi interaksi antar individu/kelompok dengan idnividu/kelompok lain sehingga menimbulkan suatu pola tertentu, kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama (baik langsung ataupun tidak langsung).

Disatu sisi bangsa Indonesia juga mempunyai permasalahan berkaitan dengan keberagaman budaya yaitu adanya konflik yang berlatar belakang perbedaan suku dan agama. Banyak pakar menilai akar masalah konflik ialah kemajemukan masyarakat, atau adanya dominasi budaya masyarakat yang memilki potensi tinggi dalam kehidupan serta adanya ikatan primordialisme baik secara vertikal dan horisontal. Disamping itu kesenjangan antara dua kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi, kesempatan memperoleh pendidikan atau mata pencaharian, maupun sosial dan budaya yang mengakibatkan kecemburuan sosial, terlebih adanya perbedaan dalam mengakses fasilitas pemerintah juga berbeda (pelayanan kesehatan, pembuatan KTP, SIM atau sertifikat serta hukum). Semua perbedaan tersebut menimbulkan prasangka atau kontravensi hingga dapat berakhir dengan konflik.

Dalam mempelajari kebudayaan tedapat beberapa pendekatan: materi, behaviorisme, dan ideasional. Pendekatan materi yakni memandang kebudayaan sebagai materi: pada produk yang dihasilkan sehingga bisa diobservasi. Pendekatan behavirosime kebudayaan dipandang sebagai suatu pola tindakan dan perilaku atau sebagai suatu sistem adaptif. Sedangakan pada pendekatan ideasional kebudayaan dipandang sebagai suatu ide, yaitu keseluruhan pengetahuan yang memungkinkan prosuk dan perilaku ditampakkan.

Dalam memahami kebudayaan kita harus mengacu pada sejumlah karakteristik kebudayaan, antara lain adalah bahwa kebudayaan itu dimiliki bersama, diperoleh melalui belajar, bersifat simbolis, bersifat adaptif dan maladapti, bersifat relatif dan universal.

Dalam konteks HAM, Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin menguat seiring dengan kesadaran moral umat manusia yang juga makin berkembang. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak, berhubungan erat dengan penghayatan nilai-nilai, khususnya moral. Dalam hubungannya dengan HAM, penghargaan tersebut merupakan suatu imperatif moral dan bukan soal belas kasih dan keputusan pribadi (Ceunfin, 2004: xxi). Imperatif tersebut hadir ke permukaan sebagai kebajikan manusia yang melahirkan keyakinan tentang adanya hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atau pengurangan hak-hak tersebut akan mengurangi martabat manusia, sehingga untuk alasan apa pun hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi, dilanggar maupun diabaikan. Meskipun seseorang melakukan perjanjian untuk menyerahkan atau mengurangi kebebasannya, kontrak tersebut tidak akan dianggap sah dan esensi HAMnya tidak akan dikurangi (Onaga & Manuel, 2004: 8).

II.2 KARAKTERISTIK BUDAYA NASIONAL

Ki Hajar Dewantara mengemukakan kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah, menurut Koentjoroningrat kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan yang didukung sebagian besar rakyat Indonesia, bersifat khas dan dapat dibanggakan oleh warga Indonesia. Wujud budaya nasional:

a. Bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebangga nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa dan alat penghubung antardaerah dan antar budaya

b. Seni berpakaian, contohnya adalah pakaian batik yang menjadi simbol orang Indonesia dan non – Indonesia, serta pakaian kebaya

c. Perilaku, misalnya gotong royong (walaupun tiap daerah mempunyai nama yang berbeda, sambatan, gugur gunung,). Selain gotong royong juga ada musyawarah, misalnya , adanya balai desa tempat musyawarah tiap desa, atau honai, rumah laki-laki suku Dani serta subak pada masyarakat Bali. Contoh yang lain adalah ramah tamah dan toleransi. Menurut Dr Bedjo dalam tulisannya memaknai kembali Bhineka Tunggal Ika dituliskan konsep Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951, juga merujuk pada sumber asalnya yaitu Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad XIV. Semboyan tersebut merupakan seloka yang menekankan pentingnya kerukunan antar umat yang berbeda pada waktu itu yaitu Syiwa dan Budha. Yang terpenting disini adanya wacana baru yang dikemukakan penulis tentang semboyan bangsa. Bhineka Tunggal Ika juga ditafsirkan sebagai “Ben Ika Tunggale Ika “ (baca: ben iko tunggale iko, Bahasa Jawa – red). Kata ‘ben” artinya biarpun, kata ‘ika’ dibaca iko yang artinya ‘itu atau ini’ dengan menunjuk seseorang atau sekelompok orang didekatnya atau di luar kelompoknya. Kata ‘tunggale’ artinya ‘sadulur’ atau ‘saudara’. Jadi kalimat diatas dapat dimaknai menjadi: Biarpun yang ini/itu saudaranya yang ini/itu dan lebih jauh lagi, makna dari Bhineka Tunggal Ika adalah paseduluran atau persaudaraan. Dengan persaudaraan sebagai sebuah keluarga besar yang dilahirkan oleh Ibu Pertiwi yang bermakna Indonesia. Jadi memang kerukunan dan toleransi merupakan akar budaya nasional

d. Peralatan, banyak sekali peralatan, materi atau artefak yang menjadi kebanggaan nasional misalnya Candi Borobudur dan Prambanan, Monas

            Dalam implikasi karakteristik budaya, Kebudayaan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, dapat ditukar dan dapat berubah, itu terjadi ‘hanya jika’ ada jaringan interaksi antar manusia dalam bentuk komunikasi antarpribadi maupun antar kelompok budaya yang terus menerus. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Edward T. Hall, budaya adalah komunikasi; komunikasi adalah budaya. Jika kebudayaan diartikan sebagai sebuah kompleksitas total dari seluruh pikiran, perasaan, dan perbuatan manusia, maka untuk mendapatkannya dibutuhkan sebuah usaha yang selalu berurusan dengan orang lain.

Dalam konteks HAM, Sebagaimana prinsip etik budaya, HAM dapat dan tentu saja dipersengketakan, tapi disana tuntutannya adalah bahwa HAM akan tetap bertahan hidup dengan membuka diri dan terinformasikan secara cermat dan jeli (Sen, dalam Andreassen dan Marks, 2006: 3). HAM dalam pemikiran Sen berhubungan dengan dinamika dan perkembangan peradaban manusia yang memberi isi bagi HAM. Isi tersebut (HAM) selanjutnya diuji dalam ruang publik untuk mengukur, apakah klaim yang mengusung pembenarannya dapat dipertahankan secara etis.

II.3 HUBUNGAN BUDAYA LOKAL DAN BUDAYA NASIONAL

Budaya lokal yang bernilai positif, bersifat luhur dapat mendukung budaya nasional. Dalam pembangunan kebudayaan bangsa, nilai-nilai budaya positif baik budaya daerah perlu dipertahankan dan dikembangkan karena justru menjadi akar atau sumber budaya nasional. Mengingat budaya bangsa merupakan “hasil budi daya rakyat Indonesia seluruhnya” maka cepat lambat pertumbuhannya tergantung kearifan peran serta seluruh masyarakatnya. Bagaimana peran keluarga, sekolah dan pemerintah menanamkan budaya daerah pada generasi berikutnya dan kearifan generasi muda dalam melestarikan budaya daerah.

Sehingga didalam mempelajari kebudayaan tedapat beberapa pendekatan: materi, behaviorisme, dan ideasional. Pendekatan materi yakni memandang kebudayaan sebagai materi: pada produk yang dihasilkan sehingga bisa diobservasi. Pendekatan behavirosime kebudayaan dipandang sebagai suatu pola tindakan dan perilaku atau sebagai suatu sistem adaptif. Sedangakan pada pendekatan ideasional kebudayaan dipandang sebagai suatu ide, yaitu keseluruhan pengetahuan yang memungkinkan prosuk dan perilaku ditampakkan.

Dalam konteks HAM, Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin menguat seiring dengan kesadaran moral umat manusia yang juga makin berkembang. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak, berhubungan erat dengan penghayatan nilai-nilai kebudayaan, khususnya moral. Dalam hubungannya dengan HAM, penghargaan tersebut merupakan suatu imperatif moral dan bukan soal belas kasih dan keputusan pribadi (Ceunfin, 2004: xxi). Imperatif tersebut hadir ke permukaan sebagai kebajikan manusia yang melahirkan keyakinan tentang adanya hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atau pengurangan hak-hak tersebut akan mengurangi martabat manusia, sehingga untuk alasan apa pun hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi, dilanggar maupun diabaikan. Meskipun seseorang melakukan perjanjian untuk menyerahkan atau mengurangi kebebasannya, kontrak tersebut tidak akan dianggap sah dan esensi HAMnya tidak akan dikurangi (Onaga & Manuel, 2004: 8).

II.4 SIKAP TOLERANSI DAN EMPATI

MASYARAKAT MAJEMUK

Masyarakat majemuk sering diidentikan oleh orang awam sebagai masyarakat multikultural. Uraian dari Supardi Suparlan dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional yang biasa dilakukan secara paksa (coercy by force) menjadi sebuah bangsa dalam wadah nasional. Setelah PD II contoh masyarakat majemuk antara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan dan Suriname. Ciri yang mencolok dan kritikal majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintahan nasional dengan masyarakat suku bangsa dan hubungan di antara masyarakat suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional.

Menurut Pierre L. Van den Berghe mengemukakan karakteristik masyarakat majemuk:

(1) terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain

(2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer

(3) kurang mengembangkan konsensus diantara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar

(4) secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain

(5) secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi

(6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain

Disini Supardi Suparlan melihat adanya dua kelompok dalam perspektif dominan-minoritas, tetapi sulit memahami mengapa golongan minoritas didiskriminasi, karena besar populasinya belum tentu besar kekuatannya. Konsep diskriminasi sebenarnya hanya digunakan untuk mengacu pada tindakan-tindakan perlakuan yang berbeda dan merugikan terhadap mereka yang berbeda secara askripsi oleh golongan yang dominan. Yang termasuk golongan askripsi adalah suku bangsa (termasuk ras, kebudayaan sukubangsa, dan keyakinan beragama), gender , dan umur.

Dalam menganalisis hubungan antar suku bangsa dan golongan menurut Koentjoroningrat:
(1) sumber-sumber konflik

(2) potensi untuk toleransi

(3) sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama    suku bangsa

(4) hubungan pergaulan antar suku – bangsa atau golongan tadi berlangsung

Adapun sumber konflik antar suku bangsa dalam negara berkembang seperti Indonesia, paling sedikit ada lima macam yakni

(1) jika dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama

(2) jika warga suatu suku bangsa mencoba memasukkan unsur-unsur dari kebudayaan kepada warga dari suatu suku bangsa lain

(3) jika warga satu suku bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep agamanya terhadap warga dari suku bangsa lain yang berbeda agama

(4) jika warga satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa secara politis

(5) potensi konflik terpendam dalam hubungan antar suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat

MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individu maupun secara kelompok dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askripsi yaitu suku bangsa (dan ras) , gender dan umur. Ideologi multikulturalisme ini secara bergandengan tangan saling mendukung dengan proses demokratisasi, yang pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komuniti atau masyarakat setempat. Jadi tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi demikian pula sebaliknya.

Dalam kontek nilai hak asasi manusia, dimana saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. HAM merupakan bagian dari kerangka kerja yang sifatnya saling melengkapi satu sama lain. Pemenuhan atas satu hak, secara keseluruhan atau sebagian, seringkali tergantung pada pemenuhan yang lain. Sebagai contoh, kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung dipengaruhi oleh hak berekspresi, hak atas pendidikan dan bahkan hak untuk memperoleh hidup yang layak. Tiap hak berkontribusi terhadap perwujudan martabat kemanusiaan seseorang, lewat pemenuhan kebutuhan pengembangan fisik, psikis dan spiritual. Karena itu, tidak bisa diterima jika ada prioritas terhadap hak yang satu, sembari melecehkan hak yang lain.

II.5 MEMBANGUN SIKAP KRITIS, TOLERANSI DAN EMPATI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Dalam mengatasi masyarakat majemuk , Parsudi Suparlan menawari sebuah menyebaran konsep multikulturalisme melalui LSM, dan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Alternatif penyelesaian masalah akibat keanekaragaman budaya adalah dengan melakukan strategi kebudayaan dimana memungkinkan tumbuh kembangnya keberagaman budaya yang menuju integrasi bangsa dengan tetap memperhatikan kesederajatan budaya-budaya yang berkembang. Untuk itu komunikasi antar budaya perlu dibangun disertai dengan sikap kritis, toleransi dan empati.

Hubungan antara suku bangsa dengan ras sangatlah erat. Perbedaan ras banyak ditunjukan dengan perbedaan biologis fisik. Misalnya ada anggapan bahwa berkulit hitam pasti berambut keriting, sedangkan berkulit kuning berambut lurus. Faktor rasa ini sampai sekarang tidak dapat diubah dengan teknologi dan tidak dapat disembunyikan.

HAM tidak dapat dibagi-bagi. Seseorang tidak bisa menyangkal HAM karena alasan prioritas berdasarkan hierarki, bahwa ada HAM yang lebih penting dari yang lain. Tidak ada level dalam HAM karena semuanya sama. Sifat HAM adalah mutlak. Makna yang paling kuat dan menarik perihal sifat mutlak menurut Joel Feinberg adalah sifat sama sekali tidak terkecualikan, tidak saja dalam bingkai suatu cakupan yang terbatas, tetapi juga keseluruhan cakupan itu sendiri yang tidak terbatas. Misalnya, hak kebebasan bicara disebut mutlak dalam arti bila hak itu melindungi semua pembicara tanpa kecuali (Joel Feinberg, dalam Ceunfin, 2004: 139). Seandainya hak berbicara itu pun dipakai untuk menentang suatu regim pemerintahan yang sah, hak itu tidak akan kehilangan maknanya, meskipun pelakunya dihukum berdasarkan undang-undang (Dworkin, dalam Ceunfin, 2004: 244-245).

Sifat mutlak dan tidak terkecualikan membuat HAM tidak dapat dibagi karena suatu alasan dan kondisi tertentu. Namun, dalam perkembangannya, HAM juga bersifat khusus (special rights), misalnya HAM untuk anak, perempuan, indigenous peoples yang tidak menyebut semua atau setiap orang. Pengaturan khusus seperti itu, sekilas memperlihatkan HAM seolah-olah terbagi antara yang umum dengan yang khusus, tertentu dan tidak tertentu, partikular dan universal. Sehingga, seolah-olah kita bisa memilah dan memilih dengan alat ukur prioritas atau kesesuaian dengan konteks sosial dimana kita berdiri.
II.6 MASALAH YANG MUNCUL AKIBAT KEBERAGAMAN BUDAYA.

1. Konflik

Konflik merupakan proses sosial disosiatif yang memecah kesatuan dalam masayarakat. Meskipun demikian, tak selamanya konflik itu negatif. Misalnya dari konflik tentang perbedaan pendapat dalam diskusi. Dari konflik pendapat tersebut dapat memperjelas hal-hal yang sebelumnya tidak jelas, menyempurnakan hal-hal yang tidak sempurna, bahkan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara-cara kritis dan santun. Berdasarkan tingkatannya, ada dua macam konflik yaitu konflik tingkat ideologi atau gagasan dan konflik tingkat politik. Berdasarkan jenisnya ada tiga, yaitu konflik rasial, konflik antar suku dan konflik antar agama.

2. Intergrasi

Integrasi adalah saling ketergantungan yang lebih rapat dan erat antarbagian dalam organisme hidup atau antar anggota di daam masyarakat sehingga terjadi penyatuan hubungan yang dianggap harmonis.
3. Disintegrasi

Disintegrasi atau disorganisasi merupakan suatu keadaan yang tidak serasi pada setiap bagian dari suatu kesatuan. Agar masyarakat dapat berfungsi sebagai organisasi harus ada keserasian antar bagian – bagiannya.
4. Reintegrasi

Reintgrasi atau reorganisasi dapat dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat.

Sehingga kesemua bentuk karakteristik Kebudayaan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, dapat ditukar dan dapat berubah, itu terjadi ‘hanya jika’ ada jaringan interaksi antarmanusia dalam bentuk komunikasi antar pribadi maupun antar kelompok budaya yang terus menerus. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Edward T. Hall, budaya adalah komunikasi; komunikasi adalah budaya. Jika kebudayaan diartikan sebagai sebuah kompleksitas total dari seluruh pikiran, perasaan, dan perbuatan manusia, maka untuk mendapatkannya dibutuhkan sebuah usaha yang selalu berurusan dengan orang lain. Disini Edward T. Hall menegaskan bahwa hanya manusialah yang memiliki kebudayaan, sedengakan binatang tidak. Karaktersitik dari kebudayaan membentuk perilaku – perilaku komunikasi yang khusus, yang tampil dalam konsep subkultur.

Dalam konteks HAM, Menurut Amartya Sen, hak asasi manusia dipandang terbaik dan secara mendasar hadir sebagai komitmen dalam etika sosial yang dapat dibandingkan dengan – tapi sekaligus sangat berbeda dari – penerimaan logika utilitarian yang diusung oleh Jeremy Bentham dan pendukungnya. Sebagaimana prinsip etik lainnya, HAM dapat dan tentu saja dipersengketakan, tapi disana tuntutannya adalah bahwa HAM akan tetap bertahan hidup dengan membuka diri dan terinformasikan secara cermat dan jeli (Sen, dalam Andreassen dan Marks, 2006: 3). HAM dalam pemikiran Sen berhubungan dengan dinamika dan perkembangan peradaban manusia yang memberi isi bagi HAM. Isi tersebut (HAM) selanjutnya diuji dalam ruang publik untuk mengukur, apakah klaim yang mengusung pembenarannya dapat dipertahankan secara etis.

II.7 MANFAAT KEBERAGAMAN BUDAYA.

Kebudayaan masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam karena terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, golongan politik dan sebagainya. Keragaman kebudayaan inilah yang menyebabkan masyarakat di Indonesia menjadi unik dan berbeda dengan masyarakat lainnya di dunia. Namun keberagaman tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi rawan konflik. Masyarakat majemuk atau multikultural memiliki karakteristik heterogen dengan pola hubungan sosial antar individu bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya. Kebesaran kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa terletak pada kemampuannya untuk menampung berbagai perbedaan dan keberagaman dalam satu ikatan yang berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Manfaat keberagaman budaya suku-suku bangsa adalah sarana untuk menengahi setiap ada isu konflik separatis dan disintegrasisosial.

Karakteristik atau keberagaman secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata character. Arti character sendiri adalah watak, sifat, dan peran. Karakter bisa diartikan sebagai suatu sifat ataupun cirri-ciri yang khusus (yang membedakannya dengan yang lain). Characteristic adalah sifat yang khas, yaitu sebuah keistimewaan atau ciri kahas yang membantu dalam mengenal seseuatu, memisahkannya dengan yang lain, atau mendeskripsikan secara jelas dan nyata; sebuah tanda yang berbeda.

Selain itu, pengertian kebudayaan itu sendiri adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan bisa dikatakan sebagai suatu sistem dalam masyarakat dimana terjadi interaksi antar individu/kelompok dengan idnividu/kelompok lain sehingga menimbulkan suatu pola tertentu, kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama (baik langsung ataupun tidak langsung).

Dalam konteks HAM, Menurut Amartya Sen, hak asasi manusia dipandang terbaik dan secara mendasar hadir sebagai komitmen dalam etika sosial yang dapat dibandingkan dengan – tapi sekaligus sangat berbeda dari – penerimaan logika utilitarian yang diusung oleh Jeremy Bentham dan pendukungnya. Sebagaimana prinsip etika sosial dan budaya, HAM dapat dan tentu saja dipersengketakan, tapi disana tuntutannya adalah bahwa HAM akan tetap bertahan hidup dengan membuka diri dan terinformasikan secara cermat dan jeli (Sen, dalam Andreassen dan Marks, 2006: 3). HAM dalam pemikiran Sen berhubungan dengan dinamika dan perkembangan peradaban manusia yang memberi isi bagi HAM. Isi tersebut (HAM) selanjutnya diuji dalam ruang publik untuk mengukur, apakah klaim yang mengusung pembenarannya dapat dipertahankan secara etis.
II.8 PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KERAGAMAN BUDAYA

Peran masyarakat dalam menjaga keragaman dan keselaran budaya antara lain Mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari anggota masyarakat, tidak mementingkan kelompok, ras, etnik atau kelompok agamanya. Serta meninggalkan sikap primodialisme terutama yang menjurus pada sikap etnosentrisme dan ekstrimisme (berlebih-lebihan). Selain itu menegakan supremasi hukun yang artinya suatu peraturan formal harus berlaku pada semua warga negara tanpa memandang kedudukan sosial, ras, etnik dan agama yang mereka anut. Dan mengembangkan rasa nasionalisme terutama melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara namun menghindari sikap chauvimisme yang akan mengarah pada sikap ekstrim dan menutup diri akan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Atau dengan cara menyelesaikan semua konflik dengan cara yang akomodatif melalui mediasi, kompromi dan ajudikasi, kemudian mengembangkan kesadaran sosial.

Contoh kongkritnya adalah di Bali sedang digalakkannya program Ajeg Bali guna mempertahankan kebudayaan di dalam kehidupan masyarakat Bali yang makin lama terlihat makin memudar karena budaya asing yang masuk begitu saja dalam kehidupan masyarakat. Program ini ditujukan agar para penerus (generasi muda) tidak melupakan kebudayaannya selain itu agar masyarakat tau bagaimana cara hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan dan budaya berdasarkan asas Ajeg Bali itu sendiri.

Dalam konteks HAM, prinsip – prinsip HAM The Vienna Declaration and Programme of Action, sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang HAM tahun 1993, menegaskan bahwa semua HAM adalah universal dan tidak dapat diasingkan (inalienable), tidak dapat dibagi (indivisible), saling berhubungan dan tergantung satu sama lain (interdependent and interrelated). Prinsip-prinsip inilah yang umum dipakai dalam memandang HAM yang sifatnya kumulatif dan serentak.
II.9 PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KERAGAMAN BUDAYA

Menyelenggarakan ajang festival budaya yang diikuti dari berbagai macam perwakilan daerah-daerah di indonesia. Selain itu melakukan pemindahan penduduk secara terprogram melalui transmigrasi khususnya dari pulau Jawa, Bali dan Madura ke berbagai pulau di Indonesia yang jarang penduduknya dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Selain meningkatkan kesejahteraan penduduk juga dapat mengenal kebudayaan setempat. Meskipun terlihat bahwa otonomi daerah lebih menonjolkan sifat-sifat kedaerahannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi daerah merupakan langkah cerdas dalam memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam banyak hal untuk mengembangkan diri dalam membangun masyarakatnya masing-masing.

Begitu pula yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemerataan pendidikan merupakan langkah strategis, sebab melalui pendidikan dapat ditanamkan nilai-nilai keagamaan. Manusia diciptakan beraneka ragam semata-mata untuk saling mengisi dan menolong satu sama lainnya. Melalui pendidikan juga dapat ditanamkan sikap-sikap positif seperti toleransi, kerjasama dan demokrasi. Contoh nyata adalah Menteri Kebudayaan Indonesia telah membuat program Visit Indonesia Year 2008 yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata terutama keragaman budaya di Indonesia yang terkenal sangat unik. Program ini selain ditujukan untuk pihak mancanegara, juga ditujukan kepada pihak domestik agar masyarakat Indonesia lebih memperhatikan dan melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu agar tetap terjaga. Di samping itu apabila kita mampu menjaga keragaman budaya, kita akan lebih menunjukan jati diri bangsa dan negara kepada pihak dunia agar budaya yang jelas-jelas milik kita tidak dengan mudahnya diakui oleh negara lain.

Dalam konteks HAM berurusan dengan dua hal. Pertama, menyangkut hak dan kedua, mengenai manusia. Untuk menghubungkan keduanya maka dalam perdebatan filosofis, HAM pertama-tama merupakan bagian dari hak moral yang bersemayam dalam kemanusiaan seseorang. Hak moral adalah hak yang didasarkan atas norma-norma dan nilai-nilai moral. Sehingga, sumber langsung HAM adalah martabat luhur yang merupakan nilai yang melekat dalam diri setiap manusia. Karena itu, secara harafiah, hak-hak asasi manusia berarti hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena ia seorang manusia (Donnelly dalam Ceunfin, 2004: 6).

Kesadaran pemerintah akan pentingnya hak-hak semakin menguat seiring dengan kesadaran moral masyarakat yang juga makin berkembang. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak, berhubungan erat dengan penghayatan nilai-nilai, khususnya moral akan budaya. Dalam hubungannya dengan HAM, penghargaan tersebut merupakan suatu imperatif moral dan bukan soal belas kasih dan keputusan pribadi (Ceunfin, 2004: xxi). Imperatif tersebut hadir ke permukaan sebagai kebajikan manusia yang melahirkan keyakinan tentang adanya hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atau pengurangan hak-haktersebut akan mengurangi martabat manusia, sehingga untuk alasan apa pun hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi, dilanggar maupun diabaikan. Meskipun seseorang melakukan perjanjian untuk menyerahkan atau mengurangi kebebasannya, kontrak tersebut tidak akan dianggap sah dan esensi HAMnya tidak akan dikurangi (Onaga & Manuel, 2004: 8).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

Budaya Suku atau Budaya daerah yang tampak maju misalnya Budaya Sunda, Budaya Bali, Budaya Jawa, da Sebagainya. Kemajuan tersebut akan melewati batas menyebabkan berbahayanya perkembangan kebudayaan di Indonesia tersebut.

A. Dampak Positif dari Keragaman Budaya daerah antara lain:

1.  Keragaman Suku dan Budaya memperkaya ragam suku dan budaya bangsa.

2. Keragaman kekayaan alam di Bumi Indonesia memungkinkan Bangsa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan sendiri bila kekayaan itu di olah dan dibudidayakan untuk kehidupan.

B. Dampak Negatif Dari Keragaman Budaya daerah antara lain:

1. Keragaman suku bangsa dan budaya mempersulit pemerintahan untuk menetapkan kebijakan pembangunan.

2. Keragaman keadaan alam menghambat usaha pembangunan saran dan prasarana.

3. Keragaman sikap mental setiap suku bangsa menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

4. Keragaman struktur budaya dapat menjadi penghambat dalam pembentukan satu budaya.

5. Kurangnya dana Pembangunan.

 

C. Cara Mengatasi akibat Keragaman Budaya di Indonesia. Dampak mengatasi akibat Keragaman Budaya di Indonesia antara lain:

1. Terus menerus sikap mental yang berpartisipasi terhadap pembangunan dalam taraf menjunjung nilai – nilai hak asasi manusia.

2. Mengembangkan Budaya daerah yang luhur dalam rangka membentuk budaya.

3. Memeratakan pendidikan dan pengajaran keseluruhan wilayah Indonesia.

4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia menjadi Manusia yang Cerdas, Bertanggung Jawab.

Saran

Upaya agar sadar akan pentingnya Hak Asasi Manusia dan keberagaman budaya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

  1. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri.
  2. Kerjasama antara Pemerintah daerah dan warga masyarakat Daerah perlu ditingkatkan untuk menjaga lestarinya budaya di indonesia.
  3. Kita harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain dalam hal keberagaman budaya
  4. Pemerintah harus bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  5. Pelanggaran hak asasi manusia di negara Indonesia khususnya di daerah – daerah, seharusnya ditanggapi dengan cepat dan tanggap oleh pemerintah dan disertai peran serta masyarakat.
  6. Dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

Referensi

Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2007)

Ceunfin, Frans, (ed), 2004, Hak-Hak Asasi Manusia, jilid 1, Ledalero, Maumere, NTT

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi:Kebudayaan, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002)

Michael, A. Riff (ed), 1995, Kamus Ideologi Politik Modern, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mudjahirin Thohir, Kebudayaan Indonesia, diakses dari http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/04/20/kebudayaan-indonesia/#more-244 pada tanggal 13 Oktober, 2009, pukul 1.13 AM.

Pengertian diakses dari http://www.thefreedictionary.com/characteristic.

http://huma.or.id/wp-content/uploads/2008/12/Bernadinus-Steny.-Membuat-Ham-Bermakna.pdf

http://tirzarest.wordpress.com/2011/03/23/keberagaman-budaya/

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s