”Keterkaitan Hukum Islam dalam Hukum Adat”.

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia telah membuktikan pergeseran dan perubahan format acara, scope dan otoritas hukum Islam. Menguatnya dua bentuk hukum, hukum adat dan hukum Islam, pada masa formatif menjadi model awal hubungan hukum di Indonesia. Hal ini kemudian bergeser menjadi penguatan dua kutub kepentingan yang berfokus pada subyek yang berbeda, yakni negara dan masyarakat. Kalau pada masa awal terjadi persaingan, disamping proses akulturatif, antara hukum adat dan hukum Islam, maka pada masa-masa berikutnya sampai pada masa Orde Baru persaingan kekuatan itu berubah menjadi persaingan antara kepentingan masyarakat untuk tetap tunduk pada otoritas teks fikih klasik yang mentradisi melawan kehendak pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum. Persaingan ini menjadi parameter ekspresi baru yang cukup sensitif antara state dan society. Kecenderungan persaingan seperti yang terakhir ini menjadi sangat jamak di banyak negara Muslim.

Pergeseran semacam tersebut di atas, dalam konteks Indonesia, secara jelas digambarkan oleh munculnya teori-teori, yang salah satunya adalah teori receptie, salah satu teori yang mengindikasikan perdebatan otoritas penerapan hukum Islam. Teori receptie ini diprakarsai oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Teori receptie ini menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum Adat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat paper dengan mengambil judul ”Keterkaitan Hukum Islam dalam Hukum Adat”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah perhatian Islam terhadap masyarakat?

Apakah yang melatarbelakangi munculnya teori receptie?

  • Bagaimanakah hubungan hukum adat dengan hukum islam?
  • Bagaimanakah perbandingan hukum adat dan hukum islam?
  • Bagaimanakah sumbangan hukum waris adat terhadap hukum islam?

 

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan paper ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui perhatian Islam terhadap masyarakat.

Untuk mengetahui latar belakang munculnya teori receptie.

  • Untuk mengetahui hubungan hukum adat dengan hukum Islam.
  • Untuk mengetahui perbandingan hukum adat dan hukum islam
  • Untuk mengetahui sumbangsih hukum waris adat terhadap hukum islam.

 

 

PEMBAHASAN

 

  • Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan dibeberapa daerah, hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dicerai pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara (hukum Islam) itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat. Terlihat pada pulau jawa hubungan adat dan Islam sangat erat. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkritisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama didaerah pedesaan.

Dalam buku-buku hukum yang tertulis oleh para penulis Barat/Belanda dan mereka yang sepaham dengan penulis-penulis Belanda itu, hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, terutama di daerah – daerah, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan. Ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka pergunakan untuk memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanah air kita. Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam). Sikap ini jelas tergambar dalam salah satu kalimat Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat yang terkenal, ketika ia berpolemik dengan pemerintahnya mengenai politik hukum yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda. Menurut Van Vollenhoven. Hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumi putera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Sebab, kalau hukum adat didesak (oleh hukum Barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda.

Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai konflik antara hukum Islam dengan hukum adat pada hakikatnya adalah isu buatan politikus hukum kolonial saja. Salah seorang diantaranya adalah B. Ter Haar yang menjadi master architect pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurut Ter Haar, antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu, apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum (hasil penalaran manusia) saja. Karena perbedaan titik-tolak itu, timbulah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi seringkali tidak.

Dalam mengambarkan hubungan adat dengan Islam di daerah, umpamanya, para penulis barat/Belanda selalu mengambarkan kelanjutannya dalam pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama (Islam). Kedua-duanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu atau dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena dikalangan adat terdapat orang-orang alim dan kalangan ulama dijumpai orang yang tahu tentang adat. Gambaran ”Pertentangan” antara kalangan adat dengan kalangan agama mereka kontruksikan dalam”pertentangan” antara hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Mereka gambarkan seakan-akan ”Pertentangan” itu tidak mungkin diselesaikan.

Menurut penglihatan penulis-penulis barat/Belanda, perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan itu saja, sedang perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian, mereka lebih menghargai dan menghidup-hidupkan perkawinan menurut hukum adat saja dari pada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Mereka tidak mau melihat kedalam tradisi Islam dimana keluarga (terutama orang tua) ikut bertanggung jawab mengenai hubungan kedua mempelai tidak hanya waktu mencari jodoh, tetapi juga waktu melangsungkan perkawinan. Bahkan keluarga akan turut berperan pula untuk menyelesaikan perselisihan kalau kemudian hari terjadi kekusutan dalam kehidupan rumah tangga orang yang menikah itu. Mereka tidak tahu, karena tidak mempelajarinya, bahwa pernikahan menurut Islam adalah sarana Pembinaan rasa cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga.

Menurut penulis-penulis Barat/Belanda, masalah kewarisan adalah contoh yang paling klasik yang menampakkan pertentangan antara hukumIslam dengan hukum adat di Minangkabau. Seperti yang telah dikemukakan diatas, secara teoritis, menurut mereka, konflik ini tidak mungkin diselesaikan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan tidaklah demikian halnya. Kesepakatan antar ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam perang Paderi di abad ke-19 dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi (di Indonesiakan) ”adat bersendi syara’’, syara’’ bersendi kitabullah (Quran).” Rumusan itu diperkuat oleh Rapat (oarang) empat jenis (ninik, mamak, imam khatib, cerdik-pandai, manti-dubalang) Alam Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh kesimpulan seminar hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang Bulan Juli 1968. Dalam rapat dan seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau, untuk (1) harta pusaka tinggi yang diperbolehkan turun-menurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan (2) harta pencaharian, yang disebut pusaka rendah, diwariskan menurut syara’’ (hukum Islam). Dengan kata lain, sejak tahun 1952 kalau terjadi perselisihan mengenai harta pusaka tinggi maka penyelesaiannya berpedoman pada garis kesepakatan hukum adat, sedang terhadap harta pencaharian berlaku hukum faraa’id (hukum kewarisan Islam). Oleh seminar hukum adat Minang kabau tahun 1968 itu juga diserukan kepada seluruh hakim di Sumatera Barat dan Riau agar memperhatikan kesepakatan tersebut.

Demikianlah, hubungan hukum adat dengan hukum Islam yang dianggap oleh penulis-penulis barat/Belanda sebagai pertentangan yang tidak dapat terselesaikan, telah diselesaikan oleh orang Minangkabau sendiri dengan kesepakatan di Bukit tinggi dan seminar di Padang seperti yang telah dikemukakan di atas. Hal yang sama terjadi pula di Aceh dengan pembentukan propinsi (1959) mempunyai status istemewa, sesuai dengan keinginan orang Aceh sendiri, untuk mengembangkan agama, termasuk hukumnya, adat-istiadat dan pendidikan.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa setelah Indonesia merdeka, khusus di alam Minangkabau telah berkembang pula suatu ajaran yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat. Karena itu, kalau terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam. Dengan kata lain, adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

  • Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam

Perbandingan hukum adat dan hukum islam antara lain dapat dilihat dari segi,:

1) Keadaan,

  • Hukum adat : lebih dahulu berlaku di Indonesia
  • Hukum islam : M.D. Mansyur mengatakan islam masuk keindonesia pada abad ke 7 M/I H, Hamkamenyebut pada tahun 684 M terdapat tokoh arab di Sumatra Barat.

2) Bentuk,

  • Hukum adat : tidak tertulis, namun ada upaya untuk menjadi Undang-Undang, antara lain pasal 22 ayat UUPA No.5 Th 1960 (L.N. 1960 No.104).
  • Hukum islam : tidak tertulis dalam Undang-Undan NKRI.

3) Tujuan,

  • Hukum adat : menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai.
  • Hukum Islam : menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya.

4) Sumber,

a. Pengenal,

  • Hukum adat : menurut Prof. Bzn Ter Haar adalah putusan penguasa adat sedangkan menurut Prof.Koesnoe adalah apa yang terlaksana dalam pergaulan hukum masyarakat berupa tingkah laku nyata.
  • Hukum Islam : dalam pengertian syari’ah adalah Al-Qur’an dan Hadits sedangkan dalam hal fiqh adalahkitab-kitab fiqh.

b. Isi,

  • Hukum adat : kesadaran hukumyang hidup dalam masyarakat.
  • Hukum Islam : kemauan Allah berupa wahyu dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.

c. Pengikat,

  • Hukum adat : sumber yang menjadi kekuatan.
  • Hukum Islam : iman dan taqwa kepada Allah.

5) Struktur,

  • Hukum adat : Adat nan sabana adat dan adat pustaka.
  • Hukum Islam : Al-Quran, Hadits, Ijtihad, dan Ijma.

6). Ruang lingkup masalah,

  • Hukum adat : mengatur lahiriah antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat.
  • Hukum Islam : hamlumminannas dan hablumminallah.

7). Kewajiban dan hak,

  • Hukum adat : mendahulukan hak.
  • Hukum Islam : mendahulukan kewajiban.

8). Norma dan kaidah,

  • Hukum adat : kesusilaan, hukum, dan agama.
  • Hukum Islam : Al-ahkam al-khamsah yaitu fardhu, sunnah, jaiz, makruh, dan haram
  • Sumbangan Hukum Waris Adat Terhadap Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia

Problematika yang ada di masyarakat dari hari ke hari semakin bertambah, sementara turunnya ayat-ayat al-quran telah berhenti semenjak zaman Rosulullah saw empat belas (14) abad yang lalu. Akan tetapi keberadaan semangat al-quran akan terus berkembang dari masa ke masa. Hukum Islam yang elastis dan dinamis memungkinkan untuk terjadinya pembaharuan pemikiran hukum islam demi kemaslahatan umat manusia. Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia mempunyai problematika yang unik. Dalam kehidupan masyarakat ada sebagian orang yang menggunakan sistem kearwisan adat, hukum kewarisan barat dan ada pula yang menggunakan kewarisan islam. Dalam hal ini adakah upaya pembaharuan hukum waris islam karena diilhami dari kebisaaan masyarakat tersebut.

Dalam pembentukan hukum waris islam di Indonesia, kiranya kita tidak dapat memungkiri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan adat istiadat yang sangat bermacam-macam dan dalam hukum adat itu telah mempunyai aturan atau ketentuan –ketentuan mengenai hukum kewarisan juga, sehingga perlu dalam pembaharuan hukum keawarisan islam di Indonesia hendaknya tidak mengesampingkan aturan kewarisan adat. Hal ini di karenakan masyarakat Indonesia masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka yang merupakan warisan dari para leluhur mereka.

Namun pengaruh hukum kewarisan adat dalam hukum kewarisan islam haruslah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum islam, apabila hukum waris adat tidak sesuai dengan hukum islam, maka sudah seharusnya sistem hukum adat tersebut ditolak Hal inilah yang disebut dengan teori receptio a contrario yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Dengan adanya pembaharuan hukum waris islam di Indonesia diharapkan akan terbentuk suatu hukum waris yang dapat dilaksanakan oleh para pemeluknya atas dasar keadilan bagi semua pihak.

Berikut ini mungkin akan di tuliskan sumbangan hukum waris terhadap beberapa pembaharuan-pembaharuan dalam hukum waris islam dan wacana-wacana kewarisan kontemporer yang sedang berkembang di Indonesia:

1. Wasiat Wajibah

Dalam realitas kehidupan masyarakat, adakalanya pewaris hidup dengan orang yang bukan keluarga atau keturunannya sendiri. Misalkan saja, dia hidup dengan anak angkat atau orang tua angkatnya. Dalam sistem kewarisan islam tidak diatur bagian untuk anak angkat. Hal ini akan menjadi sedikit problem, manakala dalam pembagian warisan nanti, si anak angkat atau orang tua angkat yang telah sekian lama tinggal, mengurus dan merawat si Pewaris tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisannya.

Secara etis, seharusnya si pewaris memberikan jatah sebagian hartanya kepada anak angkat atau orang tua angkatnya tersebut. Salah satunya dengan diberlakukannya wasiat wajibah. Dalam hukum adat, seorang anak angkat atau orang tua angkat bisa saja menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris. Bahkan dikenal adanya sistem pengganti waris. Adapun Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) juga telah mengakomodir ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat atau orang tua angkat.

2. Pemeliharaan Keutuhan dan Kesatuan Lahan

Dalam pembagian kewarisan pada masyarakat adat. Biasanya terdapat budaya untuk menjual lahan hasil warisan kepada kerabatnya terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya lahan-lahan yang mereka dapat dari nenek moyang mereka ( warisan ) tidak tercerai berai bahkan tidak untuk dijual kepada orang lain sehingga bisa saja suatu saat nanti mereka bisa saja membelinya lagi dari kerabatnya tersebut.

Dalam hal ini KHI mengakomodir hal tersebut. Dalam pasal 189 ayat (1) dikatakan, bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya seperti semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Bunyi ayat (1) pasal 89 KHI mendapat penegasan melalui ayat (2) yang berbunyi: “Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang ahli waris atau lebih dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Apabila dilihat dari segi sosiologis, garis hukum baru tentang pemeliharaan keutuhan lahan tanah tidak terlepas dari kebijakan sosiologis pedesaan tentang administrasi komplek dalam bidang pertanian. Mengingat lahan itu merupakan unsur yang samgat inti dan pokok dalam teknologi pertanian, upaya pengembangan dan peningkatan pertanian tidak dpat terlepas dari kondisi dan wilayah itu sendiri. Dengan sendirinya, apabila hanya dengan kekuatan lahan pertanian yang sempit dan tercecer, akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan dan peningkatan produksi pertanian, yang dipandang memiliki nilai tambah bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk itu, adanya konsep pemeliharaan Keutuhan dan Kesatuan Lahan salah satunya didasarkan atas semangat kepentingan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi dalam bidang pertanian. Namun rumusan hukum dalam pasal 189 ayat (1) KHI tidak bersifat kaku sebagai harga mati. Karena kemungkinan dan peluang untuk tidak dapat memelihara keutuhan dan kesatuan lahan tersebut sangat terbuka, apabila diantara ahli waris ada yang yang benar-benar terdesak membutuhkan uang, sedangkan diantara ahli waris yang lainnya tidak memiliki kemampuan membayar, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Maka kiranya lahan bisa saja dijual kepada pihak lain yang mampu membelinya.  

3. Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam Indonesia dipopulerkan oleh Prof. Dr Hazairin SH di penghujung tahun 70-an. Beliau menyebut konsep ahli waris pengganti dengan istilah Mawali. Dalam Konsep mawali, anaknya anak dan anaknya saudara ditempatkan sebagi pengganti dan kedua ahli waris langsung ( anak dan saudara ). Dalam KHI mempunyai beberapa asas dalam hukum kewarisan yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral (3) asas individual, (4) asas keadilan yang berimbang, dan (5) asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia.

Menurut Hazairin, garis pokok penggantian tidak ada sangkut pautnya dengan ganti mengganti. Dia hanyalah sebuah cara untuk menunjukkan siapa-siapa ahli waris. Tiap–tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris, dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi bukan hali waris. Ahli waris pengganti yang dimaksud adalah bukan mengangkat seseorang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris. Karena kualifikasi ahli waris sudah mendapatkan kepastian hukum yang jelas melalui asas ijbari hukum kewarisan.

A. Wasit Aulawi merumuskan konsep ahli waris pengganti sebagai berikut : menempatkan seorang ahli waris yang selama ini dipandang tidak atau belum berhak menerima harta warisan kedalam golongan ahli waris yang berhak menerima warisan. Sebagai contoh, kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan dalam ilmu faraid pada umumnya adalah sebagai ahlul warits dzaw al-arham apabila terdapat kelompok ahli warits dzam al-furudl atau ashabah. Sehingga cucu tidak dapat menerima warisan dari kakeknya apabila ayahnya telah meninggal. Namun dengan adanya konsep ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI pasal 185 merupakan terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dari pada kakek. Sehingga cucu bisa mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Lembaga ahli waris pengganti ini lebih cenderung sebagai semi platsvervulling (penggantian tempat) sebagai yang dikenal dalam BW dan Hukum Adat.

Dalam KHI telah di sebutkan, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang “menggantikan” kedudukan seseorang yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam KHI pewaris pengganti di rumuskan kedalam pasal 185 dengan redaksi sebagai berikut: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu orang yang di hukum karena (a) di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang di ganti.

Adanya konsep ahli waris pengganti merupakan konsep asas keadilan yang berimbang di karenakan masalah cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, menjadi masalah keadilan yang benar. Sehingga perumusan ahli waris pemgganti itu sangat beralasan, karena dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam lingkungan komunitas keluarga. Hal ini sekaligus dapat menutup kekecewaan dari pihak-pihak tertentu. Sementara dari segi persaudaraan, diharapkan dapat melihara keutuhan dan hubungan harmoni dengan anggota keluarga.

4. Damai Dalam Pembagian Harta

Dalam Kompilasi Hukum Islam terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan danya rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) diantara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung – saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagi penyimpangan terhadap pasal 182 KHI.

Prinsip perdamaian ( al-shulh ) telah mendapat pembenaran sebagai mana yang tercantum dalam al-quran surat al-Nisa (4): 127, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Boleh jadi dengan adanya perdamaian itu, dijadikan model penyelesaian alternatif, sehingga tidak akan terlihat adanya kesan “yang menang dan yang kalah”, yang “superior dan Inferior”. Dengan demikian, putusan melalui media damai nampak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan dan menyejukan hati semua pihak.

 

5. Wacana Pembagian Warisan Sama Rata.

Wacana pembagian sama rata ( dengan mengacuhkan ketentuan 2:1 dalam al-quran ) merupakan wacana yang cukup radikal dalam wacana pembaharuan hukum waris. Sosok yang paling terkenal dalam dalam hal wacana pembagian warisan sama besar antara laki-laki dan perempuan. Dimana praktek pembagian warisan islam di reaktualisasikan dengan perbandingan sama besar. Hal ini terjadi di masyarakat luas dan khususnya di daerah-daerah tertentu yang secara keseluruhan keagamaannya kuat, pada kenyataan yang terjadi pembagian warisan dalam faraid tidak dijalankan malah cenderung untuk memakai hukum adat.

Mereka beralasan, dengan menggunakan hukum waris adat dapat membagikan harta warisan secara rata pada ahli waris. Disamping itu, kerap kali para keluarga dalam menyelesaikan masalah warisnya cenderung pergi ke Pengadilan Negeri.

Adapun praktek penyimpangan tidak langsung diantaranya budaya para keluarga yang mengambil kebijakan pre empitive dimasa hidup mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anak mereka, masing-masing mendapat bagian sama besar tanpa membedakan jenis kelamin

Munawir Syadzali dengan wacana tersebut bukan bermaksud untuk mengatakan konsep waris dalam al-quran itu tidak adil, melainkan justru beliau menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum faraid.

PENUTUP

Berdasarkan pada bab pembahasan, pemakalah menyimpulkan bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat setempat. Namun, baru dapat diterima jika adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan dari ajaran Islam.

Hukum Adat adalah hukum yang mengatur pergaulan masyarakat, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu sendiri, dan bukan merupakan hukum tertulis. Hukum Islam adalah ketetapan Allah yang baku dan tidak dapat diubah lagi baik oleh Nabi Muhammad ataupun umatnya dan mencakup perintah dan larangan. Dari semua pembahasan makalah ini,sudah pasti banyak kekurangan untuk itu pemakalah mengharapkan partisipasi saran dan kritik yang membangun kearah perubahan yang lebih baik. Semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Pembaharuan hukum waris islam di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung telah dipengaruhi oleh keadaan realita masyarakat Indonesia dengan hukum waris adatnya. Sehingga dengan memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia ( adat ), hukum waris islam di Indonesia dapat dilaksannakan dengan semestinya dengan tidak adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum waris baik secara langsung ataupun tidak langsung.

 

 

Referensi

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo

Daud Ali, Muhamad. Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakrta: Rajawali Press. 2003

Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadits. Jakarta: Tintamas. 1982

Ichtijanto. Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia.Dalam Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Bandung: Rosdakarya. 1991

Mukhlas, Oyo Sunaryo. Formulasi Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Warta Hukum Dan Keadilan Edisi 4 Juli-Desember 2003. Bandung: PPHIM Kantor Perwakilan Jawa Barat. 2003 (Dalam http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52-artikel-peradilan/360-hukum-waris-adat.html)

Vollenhoven, C.Van. Penentuan Hukum Adat. Jakarta; Djambatan.1987

Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung. 1995

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s