ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA LAINNYA

BERLAKUNYA PER-UU-AN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT TERJADINYA PERBUATAN

Azas Teritorialitet

Pasal 2 KUHP : “Aturan pidana dalam UU Indonesia berlaku terhadap tiap orang yang dalam Indonesia melakukan peristiwa pidana”.

Yang menjadi ukuran : peristiwa pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia.

Bukan ukuran : pembuat ada di dalam wilayah Indonesia.

Kesimpulan :

1.Dapat dilakukan suatu delik dalam wilayah Indonesia sedangkan pembuatnya ada di luar wilayah Indonesia.
2.Azas ini berlandaskan kedaulatan negara diwilayahnya sendiri.

Ada 3 macam teori agar dapat menyelesaikan persoalan tentang Locus delicti :

1.Teori perbuatan materiil.

Locus delicti ialah tempat di mana perbuatan yang perlu ada supaya delik dapat terjadi dilakukan oleh pembuat (tempat dimana perbuatan-perbuatan itu terjadi disebut perbuatan materiil. Tempat di mana delik diselesaikan tidak penting).

2.Teori alat yang dipergunakan.

Delik dilakukan di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya.

3.Teori akibat :

Tempat akibat menjadi locus delicti.

Kesimpulan :

1.Teori mana di antara tiga teori yang harus dipilih, tergantung pada sifat dan corak perkara konkrit yang hendak diselesaikan.

2.  Hazenwinkel – Suringa.

Mempergunakan ketiga teori secara teleologis.

a.  Dalam hal menentukan hakim yang relatif berkuasa maka   biasanya yang paling cocok ialah teori perbuatan materiil.

–  Hakim di tempat dimana pembuat melakukan  deliknya.

–  Terdapat bukti-bukti yang paling jelas.

b.  Dalam hal harus berlakunya UU Pidana Nasional supaya dapat   dicegah bahaya bagi dan ancaman terhadap keamanan   nasional yang datang dari luar negeri (teori alat yang   dipergunakan atau teori akibat).

PASAL 3 KUHP

“Aturan pidana dalam per-UU-an Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia”

Pasal ini memperluas azas teritorialitet.

“vaartuig” (alat pelayar) adalah segala sesuatu yang dapat berlayar yakni segala sesuatu yang dapat bergerak di atas air.

“Schip” (kapal) adalah tiap vaartuig yang berdasarkan peraturan perkapalan umum diberi surat laut atau pas kapal, atau yang diberi suatu surat pengakuan lain, yang untuk sementara waktu mengganti surat laut dan pas kapal itu.

Hukum Internasional mengakui sebagai wilayah nasional hanya :

-Kapal perang,
-Kapal dagang di laut terbuka,

Dengan UU No. 4 Tahun 1976, Pasal 3 KUHP telah ditambah juga dengan kata pesawat udara.

Azas teritorialitet belum cukup melindungi kepentingan nasional.

Azas Nasionalitet Pasif atau Azas Perlindungan

Pasal 4 KUHP

Azas ini menentukan bahwa:

-Hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri.
-Kepentingan tertentu, kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. (Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4) KUHP.
-Azas ini diperluas dengan kejahatan penerbangan dan tindak pidana ekonomi.

Menurut Hezewinkel-Suringa, azas ini dimaksud :

-Melindungi kepentingan umum yang besar.
-Tidak melindungi kepentingan individual.

Pasal 8 KUHP .

-Termasuk azas perlindungan karena melindungi kepentingan pelayaran.
-Memperluas berlakunya Pasal 3, jika kejahatan-kejahatan itu dilakukan dalam perahu Indonesia.
-Pompe mengatakan bahwa harus diartikan orang-orang yang biasanya ada dalam perahu.
Azas Nasionalitet Aktif atau Azas  Personalitet

Pasal 5 KUHP

“Aturan pidana dalam per-UU-an Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan beberapa delik tertentu”.

Delik tersebut dapat dibagi dalam 2 golongan :

1.a.  kejahatan melanggar keamanan negara (Pasal 104-129).

b.  kejahatan melanggar martabat kepala negara dan wakil presiden   (Pasal 131-139 KUHP).

c.  menghasut (Pasal 160 KUHP).

d.  menyiarkan tulisan yang bertujuan menghasut (Pasal 161 KUHP).

e.  dengan sengaja membuat diri atau membuat orang lain tidak cakap   untuk memenuhi kewajiban militer (Pasal 240 KUHP).

f.  melakukan perampokan (pembajakan) laut (Pasal 450-451).

Menurut Jonkers, delik-delik tersebut dicantumkan secara tegas karena disini ada perbuatan yang mengancam kepentingan-kepentingan yang khusus bagi Indonesia, dan perbuatan-perbuatan ini tidak dikenai UU Pidana menurut dari negara dimana perbuatan tersebut dilakukan.

2.Semua kejahatan ini harus memenuhi 2 syarat :

–  kejahatan menurut KUHP.

–  juga dihukum oleh hukum pidana asing di mana   kejahatan itu   dilakukan.

Dari perkataan “berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia” maka azas yang dikandung adalah azas personal.

Moeljatno berpendapat lebih melihat prinsip melindungi kepentingan nasional dari pada azas personal,karena:

1.Dalam azas personal pada umumnya harus berlaku seluruh per-UU-an hukum pidana, hal mana kemudian dapat diperkecil karena hal-hal tertentu.
2.Apa yang ditentukan dalam ayat (2), yaitu ketentuan untuk mencegah agar supaya warga negara asing jangan berbuat kejahatan.

Pasal 5 ayat (2) :

-Diadakan untuk mencegah, bukan warga negara yang sudah melakukan perbuatan pidana di negeri asing, melarikan diri ke Indonesia lalu minta dinaturalisasikan sebagai warga negara Indonesia, sehingga dengan demikian tidak diserahkan dan terluput dari penuntutan pidana.
-Jangan dipandang sebagai imbangan dari prinsip bahwa warga negara tidak diserahkan kepada pemerintah asing.

Ketentuan yang penting dari Peraturan Penyerahan S.1883-188, ialah :

Pasal 1  Penyerahan orang asing hanya mungkin jika memenuhi syarat    –syarat tersebut dalam peraturan ini.

Pasal 2  Penentuan macam-macamnya perbuatan pidana       memungkinkan penyerahan.

Pasal 5  Penyerahan tidak dilakukan selama orang asing itu sedang    dituntut perkaranya, atau sesudahnya diadili atau diadili       dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan.

Pasal 8  Penyerahan dimintakan dengan melalui jalan diplomatik.

Beberapa hal di mana orang itu tidak diserahkan, yaitu :

1.Kalau orang yang diminta diserahkan itu warga negara sendiri.

2.  Kalau dianggap oleh negara asing itu bahwa perbuatan orang itu adalah bersifat “kejahatan politik”

Kejahatan politik terdiri atas :

a.  Kejahatan politik mutlak yaitu kejahatan ditujukan secara   langsung untuk merobohkan negara.

b.  Kejahatan politik relatif yaitu kejahatan secara tidak   langsung hendak mengganggu keamanan negara.

3.Kalau orang itu oleh pengadilan negara asing sudah diputuskan perkaranya.
4.Kalau permintaan penyerahan dari negara yang dilanggar UU dianggap terlambat oleh negara asing itu.

5.  Kalau orang yang diminta diserahkan itu pejabat suatu negara.

Pasal 6 KUHP : membatasi azas personalitet.

Pasal 7 KUHP : memperluas azas nasionalitet aktif (personalitet) dengan azas nasionalitet pasif (perlindungan) karena berlaku bagi setiap orang pegawai negeri yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan pidana tersebut dalam Bab XXVIII Buku ke-2.

Azas Universalitas.

Azas ini melihat hukum pidana :

-Berlaku umum,
-Melampaui ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia),
-Jenis kejahatan yang diancam pidana sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia.
-Secara universal jenis kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.
-Kekuasaan hakim menjadi mutlak karena yurisdiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili tedakwa.

Azas ini diatur dalam Pasal 4 :

-Sub ke-2 KUHP “melakukan salah satu kejahatan tentang mata uang, uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank.
-Sub ke-5 KUHP “melakukan kejahatan tentang :

–  Perampokan di laut, dan penyerahan alat pelayar keada perampok laut   (Pasal 458, 444 – 447 KUHP).

–  Penguasaan pesawat udara secara melawan hukum (Pasal 479   KUHP).

Pasal 9 KUHP “ Pasal 2 -5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum Internasional”

Ada 4 hal perkecualian tersebut (hak eksteritorialitet), ialah :

1.Kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat.
2.Duta-duta negara asing beserta keluarganya. Konsul-konsil tergantung dari traktat.
3.Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara sekalipun berada di luar kapal.
4.Tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s