The Viktimisasi Individu Online: Cyberstalking dan Paedophilia

Dalam Bab ini, kita mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan berbagai kriminologi jenis pidato berbahaya dan menyenangkan dan representasi yang muncul online. Pidato tersebut biasanya mengambil bentuk representasi individu dan kelompok sosial yang menggambarkan mereka dengan cara yang dapat dilihat sebagai ofensif (seperti penggambaran rasis dari kelompok etnis minoritas, yang seksual representasi anak-anak, dan merendahkan representasi perempuan dalam pornografi). Baca lebih lanjut

Iklan

Hacking dan hukum: legislatif inovasi dan tanggapan

Munculnya ancaman pidana seharusnya baru dan mendesak biasanya instigates suatu proses sosial ‘inovasi’ yang berwenang dan agen kontrol sosial mengambil langkah-langkah untuk mengurangi bahaya yang dirasakan disajikan oleh individu ‘menyinggung’ atau kelompok (Cohen, 1972; Goode dan Ben-Yehuda, 1994). Ancaman dari hacking, baik itu nyata atau dibayangkan, memiliki menghasut berbagai tanggapan peradilan legislatif dan pidana yang telah mendorong suatu berkelanjutan ‘penindasan’ pada kegiatan intrusi komputer dan manipulasi. Ini domain reaksi dan inovasi akan dipertimbangkan di bawah ini. Baca lebih lanjut

HAPUSNYA HAK PENUNTUTAN PIDANA DAN EKSEKUSI

vervolging suitsluiting sgroden

Istilah

  • žDasar-dasar meniadakan penuntutan

Pengertian

  • žKeadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan thd seorang pelaku

Apabila PU memaksakan diri utk melakukan sesuatu penuntutan, maka oleh hakim akan dinyatakan sbg tdk dpt diterima atau NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD Baca lebih lanjut

ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA LAINNYA

BERLAKUNYA PER-UU-AN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT TERJADINYA PERBUATAN

Azas Teritorialitet

Pasal 2 KUHP : “Aturan pidana dalam UU Indonesia berlaku terhadap tiap orang yang dalam Indonesia melakukan peristiwa pidana”.

Yang menjadi ukuran : peristiwa pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia. Baca lebih lanjut

ALASAN PENGHAPUS PIDANA

PENGERTIAN

  • Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda strafuitsluitingsgrond, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan – tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan – meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi – dijatuhi pidana.
  • KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Pembahasan mengenai hal tersebut berkembang melalui doktrin dan yurispridensi Baca lebih lanjut